MediaUmat – Potret politik luar negeri Indonesia selama setahun ini, dinilai Pengamat Hubungan Internasional dari Geopolitical Institute Hasbi Aswar, Ph.D. telah menggambarkan adanya kesalahan sistemik.
“Persoalan politik luar negeri ini kan sebenarnya menggambarkan ada kesalahan sistemik ya, dari negara kita,” ujarnya dalam Special Interview: Catatan Kritis Tahun 2025, Sabtu (27/12/2025) di kanal YouTube Rayah TV.
Karenanya, sambung Hasbi, umat tak boleh sekadar bicara tentang suatu kebijakan kemudian mengkritisi. Namun harus menarik jauh ke belakang dan fundamental berkaitan dengan gagasan ideologis di negeri ini.
“Harus bicara menarik jauh ke belakang, jauh lebih fundamental, berkaitan dengan pembangunan institusi negara kita dan apa gagasan ideologis yang selama ini negara kita anut yang membuat negara kita bermasalah,” ulasnya.
Maknanya, kendati tengah berusaha mempertahankan kebijakan politik non-blok atau bebas aktif, yang secara konsisten menganut prinsip untuk merangkul semua negara, tapi di saat yang sama identitas negeri ini masih berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, berikut di dalamnya semangat menghapus segala bentuk penjajahan di atas muka bumi.
Sebutlah gambaran terkait isu Gaza, Palestina, pemerintah justru dinilai banyak melakukan blunder. Di antaranya, ketika Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia menampung ribuan warga Gaza yang terdampak perang di Palestina.
Secara tidak langsung, menurut Hasbi, perkara yang disampaikan Prabowo, sebelum keberangkatannya melawat ke lima negara Timur Tengah, pada Rabu, 9 April 2025, malah sejalan dengan keinginan entitas penjajah Yahudi selama ini yaitu menganeksasi Palestina serta mengusir warga dari sana.
Tak hanya itu, pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 28 Mei 2025, Prabowo menegaskan sikap Indonesia yang mendukung solusi dua negara dan siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi dengan syarat kedaulatan Palestina diakui terlebih dahulu.
Pula, Prabowo menegaskan sikap yang sama di hadapan para pemimpin dunia saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025, mengenai sikap Indonesia yang akan mengakui Israel sebagai negara, setelah entitas penjajah Yahudi tersebut mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina.
Khianat
Padahal, sebut Hasbi, apa yang disebut sebagai normalisasi hubungan dengan penjajah itu justru menunjukkan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perjuangan Indonesia menghapuskan segala penjajahan di atas muka bumi.
“Ini menurut saya mengkhianati semangat dari sejarah perjuangan kita di Indonesia melawan para penjajah,” tutur Hasbi, seraya menekankan seharusnya Prabowo tak mudah melontarkan kata-kata yang bisa berpotensi menyakiti umat Islam baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.
Belum lagi kesediaan Indonesia yang kini sedang dalam proses aksesi (bergabung) dan menargetkan menjadi anggota OECD, semacam organisasi internasional untuk menjalin kerja sama dan pembangunan ekonomi yang di dalamnya sudah ada entitas penjajah Yahudi sebagai salah satu anggota.
Sedangkan, sebagaimana analisis yang beredar, syarat Indonesia untuk bisa masuk menjadi anggota adalah terlebih dahulu mengakui Israel sebagai negara atau setidaknya tidak bersikap keras terhadap segala kebijakan entitas penjajah Yahudi.
“Wallahualam, tapi ada analisis yang mengatakan itu,” lontarnya, dengan menyebut problem politik di negara Indonesia yang cenderung serampangan.
Sementara, konsekuensi dari upaya menghapuskan penjajahan di atas muka bumi salah satunya adalah melenyapkan eksistensi entitas penjajah dari muka bumi. “Harusnya itulah yang harus disampaikan oleh pemerintah kita,” tandasnya.
Adab dan Moralitas Rendah
“Menurut saya, adab dan moralitas yang (juga) sangat rendah,” lanjut Hasbi, masih menyinggung pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian yang meski tak secara eksplisit ‘menolak’, tapi pernyataannya cenderung meremehkan bantuan medis Malaysia senilai sekitar Rp1 miliar untuk korban bencana banjir di Aceh pada pertengahan Desember lalu.
Celakanya, pernyataan yang menganggap enteng bantuan kemanusiaan dari Malaysia untuk korban banjir Aceh, kini berbuntut panjang. Bukan lagi sekadar riuh rendah di media sosial, tapi sudah menjadi tamparan diplomatik yang memalukan.
Dilansir inilah.com (19/12), misalnya, Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Tan Sri Rais Yatim tak mampu lagi membendung kegeramannya. Lewat sebuah video yang mendadak viral pada Jumat, 19 Desember 2025, tokoh senior Negeri Jiran ini melontarkan teguran yang sangat keras. Intinya satu: Tito Karnavian diminta belajar adab dan budi pekerti sebelum bicara di depan publik.
Selain itu, kemunculan narasi-narasi hiperbolik semisal tentang sosok Menlu Sugiono, perwira pertama (Pama) Kopassus dengan pangkat terakhir Letnan Satu (2002-2004); sekaligus pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo, yang disebut-sebut menguasai 59 bahasa asing. Faktanya, kemampuan bahasa Inggris Sugiono justru menjadi sorotan publik, pun kepemimpinan diplomasi dunia juga dikritik oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Dengan kata lain, memiliki orang yang loyal memang penting. Tetapi bukan berarti presiden harus menempatkan di posisi yang bukan kemampuannya. Karena bisa membahayakan hajat hidup orang banyak.
“Ini kan landasan-landasan filosofisnya jelas ya, liberalisme, kapitalisme dan sebagainya,” pungkas Hasbi, yang berarti negara bakal menjadi lemah karena para pemimpinnya tak bisa membuat kebijakan logis berdasarkan ilmu pengetahuan.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat