Respons Pemerintah Soal Konvoi ‘Kebangkitan Khilafah’ Berlebihan
Mediaumat.id – Pemerintah khususnya pihak kepolisian dinilai berlebihan merespons aksi konvoi motor dengan membawa tulisan ‘Kebangkitan Khilafah’ di Jakarta Timur (29/5).
“Respons pemerintah terlalu berlebih. Semua pada respons, Kementerian Agama (Kemenag) juga respons, aparat kepolisian juga respons, saya pikir responsnya cukup berlebihlah,” ungkap Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan dalam acara Kabar Petang: Viral! Konvoi Motor Beratribut Khilafah dalam Perspektif Hukum, Kamis (2/6/2022) di kanal YouTube Khilafah News.
Chandra juga menilai pihak kepolisian mencari identitas para pemotor yang terlibat dalam konvoi tersebut karena dianggap seolah-olah itu perbuatan pidana. Padahal, lanjut Chandra membawa bendera tauhid bukanlah pidana.
“Bendera tauhid itu bukan bendera teroris tapi bendera rasul, bendera umat Islam. Saya kira, membawanya itu bukanlah perbuatan pidana,” tegasnya.
Namun, Chandra menduga aparat yang melacak dan menyelidiki lebih kepada proses perizinan. “Dugaan saya dia hanya sekadar untuk mencari apakah ini sudah memberi tahu atau belum kepada pihak aparat untuk menyelenggarakan konvoi,” jelasnya.
Karena, jika ingin mempidanakan membawa bendera tauhid, Chandra menilai tidak bisa. “Apalagi ingin mempidanakan misalnya orang menyuarakan ajaran Islam, syariat Islam yaitu khilafah, saya kira kalau ingin mempidanakan itu juga tidak akan ada, cari pasalnya tidak akan ketemu,” ungkapnya.
Chandra khawatir dengan respons yang begitu berlebihan akan mengarah kepada kriminalisasi dan monsterisasi ajaran Islam yakni khilafah.
“Saya kira harus bijak dalam menyikapi itu, tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dianggap sebagai kriminal,” pungkasnya.[] Ade Sunandar
