Krisis lingkungan yang melanda wilayah Sumatra menjadi sorotan utama dalam agenda “Diskusi Tokoh Refleksi Akhir Tahun” yang diselenggarakan oleh Forum Intelektual Muslim Riau. Bertempat di Auditorium Pascasarjana Universitas Islam Riau (UIR), Sabtu (27/12/2025), para akademisi dan aktivis berkumpul untuk membedah akar permasalahan bencana ekologis yang kian mengkhawatirkan.

Kebijakan Eksploitatif di Balik Bencana

Acara dibuka secara resmi oleh Rektor UIR, Assoc. Prof. Dr. Admiral. Dalam pidatonya, ia memberikan penegasan bahwa rentetan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi belakangan ini bukanlah murni fenomena alam.

“Ini adalah dampak nyata dari kerusakan ekosistem yang dipicu oleh kebijakan pembangunan yang terlalu berfokus pada eksploitasi sumber daya tanpa mengindahkan keberlanjutan,” ujar Dr. Admiral. Ia mendesak adanya transformasi kebijakan yang lebih adil bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

Oligarki dan Ketidakseimbangan Alam

Ahlul Fadli dari WALHI Riau membawa isu krusial mengenai dominasi oligarki dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. Menurutnya, ekspansi perusahaan tambang dan perkebunan besar secara sistematis telah menggerus hak-hak masyarakat adat. Ia mencatat masih ada ratusan konflik agraria di Riau yang hingga kini belum menemui titik terang.

Dari sisi teknis, pakar lingkungan Prof. Dr. Anas Puri memaparkan data mengenai hilangnya daya dukung alam. Ia menjelaskan bahwa hutan seharusnya berfungsi sebagai penahan air hujan dengan kapasitas 70–90%.

“Perubahan fungsi lahan yang masif telah merusak keseimbangan hidrologi. Akibatnya, kita terjebak dalam siklus banjir di musim hujan dan kekeringan ekstrem di musim kemarau,” jelas Prof. Anas.

Ancaman “Kiamat” Ekologi dalam 15 Tahun

Peringatan keras datang dari Prof. Dr. Ardiansyah, akademisi Universitas Lancang Kuning. Ia mengkritik keras sistem kapitalisme ekologis yang memandang alam semata-mata sebagai komoditas demi keuntungan finansial.

“Jika tren eksploitasi ini terus berlanjut tanpa perubahan sistemik, bumi kita mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 hingga 15 tahun ke depan,” ungkap Prof. Ardiansyah dalam analisis sistemiknya.

Perspektif Islam: SDA sebagai Hak Publik

Sebagai penutup diskusi, Ir. Muhammadun dari ICMI Riau menawarkan solusi berbasis nilai keislaman. Ia menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, sumber daya alam (SDA) adalah milkiyah ammah atau milik umum yang harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk segelintir kelompok.

“Perusakan alam adalah bentuk kezaliman terhadap manusia dan Tuhan. Kita memerlukan pendekatan preventif dan preemptive dalam pengelolaan SDA,” tegas Muhammadun.

Diskusi ini berakhir dengan kesepakatan bersama bahwa fondasi utama untuk menyelamatkan bumi adalah perbaikan cara berpikir (intelektual) dan pengembangan ilmu pengetahuan yang benar (shahih). Para tokoh yang hadir berharap refleksi ini menjadi titik balik bagi perbaikan tata kelola lingkungan di Provinsi Riau pada tahun-tahun mendatang.[]