Protes Meluas di Eropa, Hasbi Aswar: Dampak Buruk Perekonomian Global

MediaUmat – Pengamat Hubungan Internasional Hasbi Aswar, Ph.D., menilai meluasnya gelombang protes di Eropa berkaitan dengan krisis ekonomi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah dan Perang Rusia-Ukraina.

“Berbagai protes terjadi karena kondisi ekonomi di negara itu yang buruk akibat dampak perekonomian global yang juga sedang bermasalah. Misalnya, disebabkan oleh krisis minyak dari perang Timur Tengah, termasuk imbas dari Perang Rusia-Ukraina,” ungkapnya kepada media-umat.com, Kamis (29/10/2026).

Menurutnya, tekanan ekonomi tersebut mendorong pemerintah negara-negara Eropa mengetatkan anggaran sehingga layanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan, tidak berjalan maksimal. Pada saat yang sama, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut meningkatkan beban hidup masyarakat dan memicu ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

“Hal ini membuat pemerintah di negara-negara Eropa mengetatkan anggaran yang membuat berbagai layanan sosial menjadi tidak maksimal, seperti pendidikan dan kesehatan. Termasuk harga-harga menjadi meningkat karena BBM juga semakin mahal. Berbagai masalah ini yang mendorong munculnya aksi-aksi protes di negara tersebut,” jelasnya.

Masalah Berulang

Hasbi menilai persoalan tersebut bukan sekadar krisis ekonomi sesaat, melainkan masalah berulang dalam sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan pajak dan utang sebagai sumber pembiayaan negara. Sementara itu, aset-aset strategis yang seharusnya dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi negara dapat dikuasai pihak swasta.

“Ini memang menjadi masalah berulang yang terjadi terhadap negara-negara kapitalis yang menggantungkan pengelolaan negaranya pada pajak dan utang, sementara aset-aset strategis negara bebas dimiliki oleh swasta,” tegasnya.

Ia menjelaskan, ketika perekonomian global mengalami kemerosotan, negara yang bergantung pada penerimaan pajak dan utang akan menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan anggarannya. Akibatnya, pemerintah kesulitan menjaga pembiayaan berbagai layanan publik, sedangkan masyarakat harus menanggung dampak kebijakan penghematan dan kenaikan biaya hidup.

“Sehingga saat kondisi ekonomi global terpuruk, negara juga menjadi kebingungan mendapatkan anggaran dan pada akhirnya rakyatlah yang kena imbasnya,” ujarnya.

Persoalan Serupa

Hasbi menilai Indonesia juga menghadapi persoalan serupa karena pembiayaan negara masih bergantung pada pajak dan utang. Ketergantungan tersebut membuat kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi penerimaan negara, padahal Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.

“Kondisi Indonesia juga kurang lebih sama dengan Eropa, negara bergantung pada utang dan pajak. Sehingga pemasukan negara sangat bergantung pada sehat tidaknya pemasukan dari pajak itu,” tuturnya.

Menurutnya, besarnya kekayaan alam Indonesia belum otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat apabila pengelolaannya lebih banyak memberikan ruang bagi kepentingan swasta, baik perusahaan lokal maupun asing.

Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan keterbatasan pembiayaan sejumlah kebutuhan publik, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga penanganan bencana.

“Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar, tapi itu diberikan kepada swasta untuk menguasai dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, baik lokal maupun asing. Ini yang menjadi pangkal berbagai masalah yang terjadi akhir-akhir ini dengan ketidakmampuan pemerintah membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, termasuk penanganan bencana,” paparnya.

Hasbi juga menyoroti arah pengalokasian anggaran pemerintah yang menurutnya perlu dikritisi, terutama ketika program-program prioritas pemerintah memperoleh porsi pembiayaan besar di tengah kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara optimal.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai program yang perlu dilihat dalam konteks prioritas anggaran negara.

“Lebih parahnya lagi, anggaran lebih banyak dialokasikan ke program-program politik pemerintah, seperti MBG dan Koperasi Merah Putih. Maka wajar, dua tahun terakhir kepemimpinan rezim saat ini selalu dihiasi dengan protes dari berbagai kalangan masyarakat,” pungkasnya.[] Lukman Indra Bayu

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat

Share artikel ini: