PKAD: Track Record Tahun 2023 di Bawah Rezim Jokowi Ini Kacau
Mediaumat.info – Presiden Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Slamet Sugianto menegaskan track record (rekam jejak) di tahun 2023 di bawah rezim Jokowi ini kacau.
“Saya boleh katakan bahwa track record tahun 2023 di bawah rezim Jokowi ini kacau, itu simpelnya begitu daripada berbuih-buih menggunakan bahasa yang halus, to the point-nya begitu,” ujarnya dalam acara diskusi tokoh bidang ekonomi, sosial dan politik Diskusi Tokoh Refleksi Akhir Tahun 2023, Ahad (10/12/2023) di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Slamet membeberkan dua alasannya. Pertama, lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang substansi dari KPK itu tidak lagi menjadi sebuah lembaga negara tetapi lembaga eksekutif.
“Artinya apa, dia (KPK) tidak lagi independen dalam sebuah lembaga tinggi negara yang katanya amanah dari reformasi agar lembaga tinggi negara itu tidak bisa diintervensi kepentingan politik,” tuturnya.
Jika KPK sudah merumpun ke eksekitif, lanjutnya, artinya sudah berada di bawah kekuasaan Presiden Jokowi. “Besar dugaan lewat proses perjalanan di masa Firli Bahruri diduga digunakan sebagai alat kekuasaan presiden,” bebernya.
Ditambah lagi, bebernya, terkait status kepegawaian KPK yang menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan untuk sterilisasi sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kemampuan untuk mengungkapkam kasus besar akhirnya tersisihkan.
“Inilah wajah KPK dengan ketua dan kelembagaannya ada problem rezim dan ada problem sistem di dalamnya,” jelasnya.
Kedua, soal Mahkamah Konstitusi (MK). Anwar Usman yang hanya dicopot sebagai ketua MK namun tidak dicopot sebagai anggota konstitusi padahal banyak dari pengamat yang menyayangkan itu.
“Ini sebetulnya ada realitas bagaimana MK yang katanya the guardian of constitution, penjaga konstitusi, ternyata njogo aweke dewe gak isoh (menjaga dirinya sendiri tidak bisa) pelanggaran konstitusi itu banyak,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
