MediaUmat – Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan mengungkapkan sebuah paradoks rasio elektrifikasi nasional tembus 99,83 persen menyembunyikan realitas gelap.
“Kita tentu pernah dengar rasio elektrifikasi nasional kita sudah tembus 99,83%. Angka yang sangat fantastis seolah Indonesia sudah terang benerang. Tapi tunggu dulu, jika kita jujur pada fakta, rasio yang tinggi ini menyembunyikan realitas gelap yang menyedihkan,” ujarnya dalam tayangan Seperti Mati Lampu, Rabu (4/2/2026) di kanal YouTube Khilafah News.
Fajar menilai ini sebagai ironi negara Indonesia yang sudah 80 tahun merdeka. Namun masih ada lebih dari 5.700 desa atau dusun dan sekitar 1,3 juta rumah tangga di pelosok negeri, terutama di kawasan 3 T (tertinggal, terdepan, terluar) yang harus hidup dengan pelita atau listrik genset yang mahalnya minta ampun.
“Bagi mereka kemerdekaan akses listrik masih menjadi mimpi yang tak tergapai,” jelasnya.
Menurutnya, akses listrik itu bukanlah kemewahan. Namun pondasi dari sebuah peradaban.
Lebih jauh ia melihat ketimpangan aset listrik di Indonesia bukan hanya masalah teknis, tapi masalah keberpihakan. “Jawa dan Bali sudah mencapai elektrifikasi hampir 100 persen tapi provinsi di Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru rasio elektrifikasinya berada jauh di bawah 90 persen,” bebernya.
Lantas ia juga menilai ketimpangan cahaya ini menghasilkan ketimpangan kesempatan struktural. “Bagaimana anak-anak di daerah 3T bisa bersaing di era digital jika mereka tidak bisa mengisi daya dan memiliki penerangan yang memadai untuk belajar,” tambahnya.
Fajar mengkritisi kebijakan negara yang seolah hanya hadir di wilayah yang mudah dijangkau dan meninggalkan jutaan lainnya dalam kemiskinan akses atas energi listrik.
Hajatul Asasiyah
Di dalam perspektif Islam, sebut Fajar, listrik termasuk dalam kategori hajatul asasiyah atau kebutuhan umum yang mendasar yang wajib disediakan oleh negara.
“Ketika negara gagal menyediakan listrik yang memadai dan merata kepada seluruh warganya, maka ini adalah bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah publik,” tegasnya.
Fajar menilai sebenarnya solusi untuk masalah ini sudah jelas. “Kita tidak boleh hanya bergantung pada jaringan kabel konvensional yang mahal dan lambat menjangkau pulau-pulau kecil. Kita harus beralih ke desentralisasi energi yang lebih cepat. Misalnya pembangis tenaga surya offgrid, maupun mikrogrid berbasis energi baru terbarukan (EBT),” jelasnya.
Dan betul tandasnya, diperlukan kemauan politik (political will) yang sangat kuat dan alokasi anggaran sekitar Rp50 triliun yang diprioritaskan untuk program akses listrik desa.
“Hanya dengan energi yang merata, kita bisa mengatakan bahwa Indonesia telah mencapai salah satu wujud dari kemerdekaan,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat