MediaUmat – Pengadopsian sistem kapitalisme oleh negara di Indonesia membuat kekayaan alam milik publik dikuasai para pemilik modal. Hal ini ditegaskan oleh Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Fajar Kurniawan dalam Kabar Petang: Tambang Emas Tumpang Pitu Semakin Melebar, Ahad (14/12/2025) di kanal YouTube Khilafah News.

“Sebenarnya kalau kita mau jujur kekayaan alam hari ini, dengan sistem kapitalisme yang diadopsi oleh negeri ini, maka yang paling untung adalah para pemilik modal ya,” ujarnya.

Sehingga, menurut Fajar, manfaatnya tidak dinikmati secara adil oleh masyarakat selaku pemiliknya.

“Masyarakat hanya mendapatkan bagian remah-remah saja,” imbuhnya.

Ia pun memperingatkan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud selama pengelolaan sumber daya alam masih berada dalam kerangka kapitalisme.

“Saya kira itu omong kosong. Ingin rakyatnya makmur, rakyat sejahtera, tapi tetap tadi (konsekuensi penerapan kapitalisme) tambang dipegang oleh swasta, perkebunan sebagian besar dipegang oleh swasta, konsesi kehutanan juga sebagian besar dipegang oleh swasta, dan itu berharap kemakmuran, itu saya kira omong kosong,” katanya.

Padahal, Fajar membeberkan, potensi kekayaan alam Indonesia jauh lebih besar dibandingkan ketergantungan negara pada pajak yang membebani rakyat.

“Karena sebenarnya, potensi-potensi pengelolaan sumber daya alam ini jauh nilainya lebih besar dibandingkan hanya kita bergantung kepada pajak yang dipungut dari rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sumber daya alam menjadi keharusan agar kekayaan alam termasuk hasil tambang dapat benar-benar menyejahterakan rakyat.

“Jadi, itu memang butuh perubahan-perubahan yang sangat fundamental. Dan saya kira, rezim ini sebenarnya kalau mau ya, itulah yang harusnya dilakukan. Agar apa? Agar cita-cita tadi itu, bisa menyejahterakan rakyat bisa meraih kemakmuran, itu bisa diwujudkan,” pungkasnya.[] Muhar

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat