MediaUmat – Analis Politik-Media Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Hanif Kristianto menilai ketika kapitalisme menjadi pilihan untuk diterapkan menjadikan kemiskinan di Indonesia bersifat permanen.
“Ketika sistem kapitalisme itu menjadi pilihan, maka kemiskinan itu menjadi kemiskinan permanen. Bahkan menjadi sebuah kemiskinan yang jauh lebih ekstrem,” ujarnya dalam Kabar Petang: Naik Drastis! Bank Dunia Sebut Warga Miskin RI 194,72 Juta, Sabtu (14/6/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Hal itu, jelasnya, terjadi karena kapitalisme cenderung melayani kepentingan pemilik modal besar, sedangkan negara hanya menjadi fasilitator korporasi, bukan pengurus yang melindungi rakyat.
“Nah, tadi juga sempat dicontohkan ya seperti pencabutan subsidi BBM, listrik, pangan atas nama efisiensi fiskal. Nah, ini justru malah membebani rakyat kecil, sedangkan elite ekonomi tetap diuntungkan,” jelasnya.
Hanif juga menyoroti liberalisasi sektor strategis seperti energi, tambang, dan telekomunikasi yang membuka ruang dominasi bagi korporasi swasta domestik, maupun asing.
“Dan ini pun juga akan memperdalam kemiskinan struktural, yakni kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi akibat akses yang timpang terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan modal usaha,” tambahnya.
Sistem kapitalisme, sebutnya, juga hanya memberikan solusi sementara dan tidak menyentuh akar persoalan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
“Sayangnya kan sistem ekonomi kapitalisme hanya memberikan stimulus-stimulus ya atau bantuan yang sifatnya sementara, tidak bicara pada aspek secara global, yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan kepada setiap individu ya,” kata Hanif.
“Akibatnya apa? Ya, jurang antara kaya dan miskin itu makin menganga. Nah, si kaya itu makin difasilitasi, si miskin makin dibebani. Maka tak mengherankan jika kapitalisme di Indonesia itu melahirkan apa yang disebut pertumbuhan tanpa pemerataan. Ini yang sangat miris ya pemirsa, di tengah-tengah kehidupan kita,” pungkasnya.
Hanif lantas menyoroti kondisi rakyat yang hidup dalam tekanan akibat kebijakan kapitalisme yang diterapkan di negeri ini
“Dan alhasil kita pun juga bisa melihat ya bagaimana rakyat ini hidup ya dalam serba kekurangan, dalam penuh dengan tekanan ya. Ketika uang negara itu habis, misal pajak dinaikkan ya, lagi-lagi atas nama mendukung kebijakan negara, rakyat dikorbankan,” tegasnya.
Diketahui, jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak signifikan menjadi 194,4 juta jiwa atau setara 68,91% dari total populasi Indonesia, usai Bank Dunia mengubah metode penghitungan garis kemiskinan dari standar purchasing power parity (PPP) 2017 ke PPP 2021.
Perubahan ini tertuang dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform yang dirilis Bank Dunia.[] Muhar
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat