MediaUmat – Pengamat Timur Tengah Pizaro Gozali Idrus, Ph.D, menyatakan, hasil Pemilu Israel pada 27 Oktober 2026 tidak akan serta-merta mengubah kebijakan Israel terhadap Palestina.
“Sebanyak apa pun kursi partai-partai Palestina di Knesset itu tidak akan bisa mengubah dan sejauh ini memang sudah terbukti tidak akan bisa mengubah konstitusi kolonialisme Israel,” ujarnya dalam diskusi Pemilu Israel dan Masa Depan Palestina, Ahad (1/11/2026) di kanal YouTube UIY Official.
Kebuntuan Politik
Pizaro menjelaskan, hasil pemilu tersebut belum menghasilkan kekuatan mayoritas yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Hingga saat ini terjadi kebuntuan politik (deadlock) karena tidak ada satu blok pun yang berhasil meraih mayoritas mutlak, yakni 61 kursi. Berdasarkan hasil sementara, blok Likud pimpinan Benjamin Netanyahu meraih 53 kursi, sedangkan blok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi. Hasil final dijadwalkan diumumkan pada 4 November 2026.
Secara matematis, menurut Pizaro, blok oposisi dapat memperoleh 67 kursi jika bergabung dengan partai-partai Arab yang meraih 19 kursi. Jumlah tersebut sebenarnya cukup untuk membentuk pemerintahan. Namun, peluang koalisi itu terkendala sikap para pemimpin oposisi, seperti Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, dan Avigdor Lieberman, yang telah menyatakan penolakan untuk menggandeng partai Arab.
“Para pemimpin dari oposisi ini yang harus kita sadari ini juga otaknya otak Zionis. Mereka menamakan dirinya itu blok Zionis. Mereka sudah declare tidak mau menggandeng partai Arab untuk membangun mitra koalisi,” jelasnya.
Bagi Pizaro, penolakan dari kedua blok politik tersebut menunjukkan bahwa partisipasi warga Palestina dalam sistem politik Israel tidak serta-merta memberi mereka ruang untuk memengaruhi kebijakan negara.
Untuk memperkuat pandangannya, Pizaro mengemukakan pengalaman politik pada 2021. Saat itu, partai Arab Raam pimpinan Mansour Abbas untuk pertama kalinya bergabung dalam koalisi pemerintahan Naftali Bennett dengan empat kursi. Namun, keikutsertaan partai Arab tersebut, menurutnya, tidak mengubah kebijakan dasar Israel terhadap Palestina.
“Apakah itu kemudian bisa merubah basis negara haram Israel untuk memberikan angin segar kepada bangsa Palestina? Sayangnya tidak. Yang berhasil didapat hanya peningkatan anggaran bagi komunitas Palestina di Israel sebesar 30 miliar shekel atau setara Rp175 miliar. Tapi apakah visi pemerintahan Naftali Bennett memberikan hal positif terhadap Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem? Sama sekali tidak, bahkan melakukan serangan ke Masjid al-Aqsa,” paparnya.
Pengalaman tersebut, menurut Pizaro, memperlihatkan keterbatasan partisipasi politik warga Palestina dalam mengubah kebijakan negara. Padahal, jumlah warga Palestina di Israel mencapai sekitar 2,1 juta jiwa. Partisipasi politik mereka juga meningkat, dari 13 kursi pada 2015 menjadi 19 kursi pada Pemilu 2026.
Tekanan dan Kekerasan
Namun, ia menilai peningkatan partisipasi tersebut tidak terlepas dari tekanan dan kekerasan yang mereka alami. Kondisi itu mendorong warga Palestina untuk semakin aktif menggunakan hak politiknya.
“Kenapa partisipasi tinggi tahun 2026? Karena mereka terjepit. Di dalam negeri mereka dipelototin kalau pakai jilbab, rumah-rumah dirampok, diskriminasi semakin meningkat apalagi pasca genosida Gaza 2023 dan sejak disahkannya Undang-Undang Nation-State tahun 2018 yang menyebut Israel sebagai negara bangsa Yahudi,” ujarnya.
Pizaro juga mencatat tingginya angka kekerasan terhadap warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel. Selama enam bulan pertama 2026 saja, hampir 150 orang tewas akibat kekerasan. Angka tersebut menyusul 252 orang yang tercatat tewas sepanjang 2025.
Rasisme
Ia pun menilai Israel bukan negara demokratis, melainkan dibangun atas dasar rasisme dan apartheid.
“Orang Barat sering mengatakan Israel itu negara demokratis. Tetapi dengan penolakan baik blok Netanyahu maupun blok oposisi yang tidak menginginkan partisipasi orang-orang Palestina, ini membuktikan Israel dibangun atas dasar rasisme,” tegasnya.
Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, Pizaro menilai persoalan Palestina tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan jumlah kursi dalam parlemen Israel. Menurutnya, akar persoalan terletak pada prinsip politik Zionisme yang berlandaskan rasisme dan kolonialisme.
“Akar masalahnya itu rasisme, kolonialisme. Gadi Eisenkot mantan Panglima IDF, tiga keluarganya ikut melakukan genosida di Gaza dan tewas di sana. Akan sangat sulit kita ber-husnuzon dia akan mengubah wajah politik Israel menjadi lebih bersahabat kepada Gaza, Tepi Barat, dan Masjid al-Aqsa,” pungkasnya.[] Langgeng Hidayat
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat