MediaUmat – Aksi mahasiswa dan masyarakat sipil yang diberi nama Piknik Nasional Rakyat dengan simbol warna pink dan hijau, dinilai Pengamat Politik dan Media Hanif Kristianto sebagai strategi komunikasi politik yang sangat cerdas.
“Pemilihan nama dan warna ini bukan sekadar gaya melainkan strategi komunikasi politik yang cerdas,” ujarnya dalam Kabar Petang: Di Balik Pink dan Hijau, Kamis (11/9/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Hanif menjelaskan, di benak masyarakat itu tentu saja terbayang sesuatu yang menyenangkan begitu mendengar kata piknik.
“Nah, nama piknik nasional ini ingin mematahkan stigma, bahwa kalau aktivitas demo itu identik dengan kerusuhan, ” lanjutnya.
Menurutnya aksi ini menunjukkan bahwa perjuangan rakyat bisa dilakukan dengan damai, indah. “Namun tetap mengguncang politik,” tegas Hanif.
Akumulasi Keresahan Publik
Hanif mengungkapkan, aksi ini cerminan dari akumulasi keresahan publik yang ditangkap oleh influencer, mahasiswa dan beberapa rekan-rekan yang lain.
Ini juga menunjukkan bahwa keaktifan mereka untuk menuntut. “Ini juga menjadi bagian koreksi total bagi berjalannya pemerintahan yang ada saat ini,” tandasnya.
Menurut Hanif saatnya mengurusi negara dengan serius bukan malah dibawa bercanda. Dan kalau tuntutan ini tidak dijawab sesuai tanggalnya nanti, ini juga menjadi ujian politik untuk DPR dan pemerintah.
Secara realistis, jelasnya, ketika pemerintah cenderung menunda atau mereduksi tuntutan karena banyak poin yang menyentuh kepentingan elite, misalnya HAM, oligarki politik, ekonomi atau revisi undang-undang yang proinvestor. konsekuensinya jelas.
Ia pun menyebut tiga konsekuensi dimaksud. Pertama, jurang ketidakpercayaan makin lebar. Nah, rakyat menganggap atau merasa DPR dan pemerintah itu hanya simbol, bukan wakil rakyat.
Kedua, resonansi politik berantai. Mahasiswa, LSM hingga kelompok masyarakat yang kecewa bisa jadi menyatu menjadi kekuatan oposisi sosial.
Ketiga, kerentanan legitimasi. “Apa lagi menjelang tahun-tahun politik berikutnya, setiap pengabaian aspirasi rakyat akan jadi bahan bakar delegitimasi elite,” jelasnya.
Persepsi Perubahan
Dalam perubahan ini, jelas Hanif, harus disamakan dahulu persepsi perubahan. Perubahan sistem ataukah perubahan rezim.
“Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi dengan benar bahwa ternyata problem-problem kenegaraan yang muncul itu diakibatkan sistem, maka sistem ini juga harus dirubah. Tidak sekadar orang. Karena orang biasanya mengikuti sistem kan begitu ya operasionalnya,” urainya.
Ia menyebutkan, reformasi juga pernah dilaksanakan, faktanya juga bukan tambah lebih baik, malah justru makin liberal.
Oleh karena itu, ucapnya, perubahan mendasar dibutuhkan perubahan yang asasi bukan sekadar ganti figur tapi juga rekonstruksi sistem politik ekonomi hukum agar berpihak pada rakyat.
“Nah, sekali lagi selama pengamatan saya tidak ada sistem yang lebih pro rakyat dibandingkan sistem Islam,” ujarnya.
Islam, jelasnya, adalah aturan hidup yang harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
Hanif pun menyeru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar kembali pada Islam dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah. Insyaallah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat