Soal:

Al-Jazeera melansir di websitenya pada 19/3/2023: “Dewan Kedaulatan Transisi di Sudan mengatakan pada Sabtu bahwa “pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Kerangka Kerja menunjukkan keinginannya dalam mencapai kesepakatan politik yang mengakhiri krisis di negeri”. Hal itu pasca pertemuan yang digelar oleh Wakil Ketua Dewan Kedaulatan Muhammad Hamdan Hamidati dengan berbagai pihak. Diisyaratkan bahwa Dewan Kedaulatan Sudan dan komponen sipil terutama Kekuatan Kebebasan dan Perubahan – Dewan Pusat pada 5 Desember 2022 telah menandatangani “Kesepakatan Kerangka Kerja” untuk meluncurkan fase transisi baru di negeri. Hanya saja kekuatan-kekuatan lainnya menolak menandatangani Kesepakatan tersebut, di antaranya Kekuatan Deklarasai Kebebasan dan Perubahan – Kelompok Demokratik …”.  Al-‘Arabi al-Jadid telah melansir di websitenya pada Kamis 16/3/2023: “Pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Kerangka Kerja berpartisipasi dalam proses Konferensi “Keadilan dan Keadilan Transisional” di Kharthoum pada Kamis sebagai bagian dari proses fase final untuk proses politik …”. Apakah benar bahwa fase final telah dekat? Perlu dicatat bahwa berita-berita telah menyebar tentang adanya perbedaan-perbedaan pendapat antara panglima militer sekaligus ketua Dewan Kedaulatan al-Burhan dengan wakilnya di Dewan sekaligus panglima Pasukan Dukungan Cepat, Daqalo. Lalu apakah perbedaan ini hakiki melalui pengaturan dari Amerika agar Hamidati independen di Darfur dan memisahkannya sebagaimana yang dibuat oleh Amerika di Sudan selatan khususnya bahwa Hamidati memiliki bobot di Darfur? Atau itu adalah perbedaan yang direkayasa untuk menjalankan peran? Kemudian apa dalalah (makna) kunjungan timbal balik antara Kharthoum dan Emirat pada waktu itu? Dan terakhir, apakah upaya al-Burhan melakukan normalisasi dengan entitas Yahudi memiliki hubungan dengan pertarungan ini? Mohon maaf atas beragamnya pertanyaan ini … dan semoga Allah memberi Anda balasan yang lebih baik.

 

Jawab:

Lebih baik Anda kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang beragam ini sekaligus. Di atas semua itu, tidak apa-apa. Dan untuk menjawabnya kami paparkan perkara berikut:

1- Juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Sudan, Brigadir Jenderal Nabil Abdullah, membacakan pernyataan secara audio visual yang dilaporkan oleh media-media pada 11 Maret 2023, yang mana dia menyeru bangsa dengan mengatakan: “Angkatan bersenjata Anda menegaskan komitmennya terhadap jalannya proses politik yang sedang berlangsung, dan implementasi yang ketat dan penuh dari apa yang disepakati dalam Kesepakatan Kerangka Kerja yang mengarah pada pengintegrasian organisasi militer dan pembentukan pemerintahan yang dipimpin oleh sipil dalam sisa masa transisi sampai diadakan pemilu di akhirnya”. Kekuatan-kekuatan oposisi menyambut baik pengumuman ini setelah mereka memiliki keraguan bahwa militer tidak akan mematuhi Kesepakatan tersebut dan bahwa mereka berusaha keluar darinya, menjatuhkannya, atau menghindarinya, dan menetapkan syarat-syarat untuk pelaksanaannya …

2- Pernyataan angkatan bersenjata itu juga muncul sehari setelah beredar kabar tentang masuknya truk yang mengangkut kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Pasukan Dukungan Cepat yang datang ke Kharthoum dari wilayah Darfur, sehingga militer mengerahkan pasukan militer besar-besaran di sejumlah bagian ibu kota dan beberapa kalangan menganggapnya sebagai persiapan untuk pertempuran dan bentrokan antara pasukan militer yang dipimpin oleh al-Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat yang dipimpin oleh Daqalo hasil dari eskalasi perbedaan antara panglima kedua pasukan. Juru bicara militer, Nabil Abdullah mengatakan, “Situasi di negeri berada dalam kendali, dan apa yang dilaporkan di beberapa media sosial tentang masuknya kelompok bersenjata ke Kharthoum adalah tidak benar…” (Surat kabar al-Yawm at-Tali, 10/3/2023). Tetapi kantor juru bicara Angkatan Bersenjata mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “dia tidak mengeluarkan pernyataan yang menyangkal masuknya kelompok bersenjata ke negara bagian Kharthoum ke pihak media mana pun. Komando angkatan bersenjata dan dinas keamanan memonitor situasi keamanan di negeri dengan bijaksana dan sabar untuk memastikan keamanan tanah air dan warga negara…” (asy-Syarqu al-Awsath, 11/3/2023). Penegasan dan penafian dari kantor juru bicara militer ini menunjukkan bahwa dia ingin mempermainkan pikiran masyarakat dan bahwa di antara tujuannya adalah menakut-nakuti oposisi dan menyiapkan suasana untuk pertemuan al-Burhan dengan Daqalo untuk rekonsiliasi dengan klaim bahwa di antara keduanya ada perbedaan dan pertengkaran!

3- Setelah itu, diumumkan akan diadakannya pertemuan antara al-Burhan, Daqalo, dan para penandatangan Kesepakatan Kerangka Kerja di Sudan pada malam tanggal 11/3/2023. Dan dikeluarkan sebuah pernyataan oleh Dewan Kedaulatan Sudan yang menyatakan bahwa al-Burhan dan Daqalo “membahas jalannya proses politik dan perlunya untuk bergerak maju dalam pengaturan yang disepakati, dan bahwa keduanya setuju melanjutkan dengan apa yang digambarkan sebagai pengaturan yang disepakati tentang proses politik”. Di akhir musyawarah yang membahas situasi politik dan keamanan di negara tersebut, mereka berdua memutuskan “pembentukan komite keamanan bersama yang terdiri dari pasukan reguler, lembaga negara terkait, dan gerakan-gerakan perjuangan bersenjata untuk memonitor situasi keamanan di negara tersebut…” (Sudan Tribune, al-Jazeera, 11/3/2023). Hal itu untuk menampakkan bahwa ada konflik antara al-Burhan dan Daqalo seolah-olah militer akan bentrok dengan Pasukan Dukungan Cepat, dan bahwa situasi sekarang telah tenang untuk sementara setelah pertemuan-pertemuan ini.

4- Daqalo “Hamidati” telah mengumumkan sebelumnya “bahwa keikutsertaannya dalam kudeta 25 Oktober 2021 adalah sebuah kesalahan. Dia menambahkan bahwa kudeta 25 Oktober telah menjadi pintu gerbang kembalinya rezim yang telah hilang…” (al-Jazeera, 19/2/2023). Perlu dicatat bahwa dia adalah pembela yang kuat atas apa yang dia lakukan bersama para komandan tentara melawan pemerintah sebelumnya, jadi tidak mungkin pendapatnya berubah dan dia menyatakan penyesalan. Melainkan semua ini untuk menipu oposisi agar berjalan di belakangnya atau mendekat kepadanya. Oleh karenanya dia menyatakan setelah pengumumannya itu, dengan mengatakan: “Kesepakatan itu adalah satu paket yang harus dilaksanakan secara keseluruhan tanpa fragmentasi…” (Arabic Post, 21/2/2023). Kemudian Hamidati meningkatkan kampanyenya dan tampil seolah-olah menentang kepemimpinan tentara, dengan mengatakan: “Kami tidak akan menerima seseorang pun yang ingin menjadi diktator untuk memerintah negara. Dengan kesukarelaan dan keinginan kami, kami setuju untuk menyerahkan kekuasaan secara penuh kepada pemerintahan sipil… Perselisihan utama di negara ini terfokus antara mereka yang mengangkangi kekuasaan dengan mereka yang ingin menyerahkannya kepada orang-orang sipil. Tidak ada masalah antara Pasukan Dukungan Cepat  dan milliter. Tetapi perselisihan adalah dengan mereka yang menjadikan militer sebagai mainan. Prinsip pembentukan pemerintahan sipil telah disepakati antara militer, Pasukan Dukungan Cepat dan saudara-saudara kami di Dewan Kedaulatan…” (asy-Syarq al-Awsath, 8/3/2023). Dia menampakkan ingin memainkan peran bahwa dia bersama komponen sipil dan sangat ingin mengimplementasikan Kesepakatan Kerangka Kerja secara penuh. Di sisi sebaliknya, al-Burhan memberi sinyal bahwa Kesepakatan Kerangka Kerja tidak mengikat bagi militer karena tidak mencakup semua kekuatan politik… Kemudian al-Burhan juga menjamin bahwa militer akan melanjutkan implementasi Kesepakatan Kerangka Kerja dengan menggabungkan Pasukan Dukungan Cepat dan gerakan-gerakan bersenjata ke dalam tentara. Dia mengatakan: “Jika ada pembicaraan yang jelas tentang pengintegrasian Pasukan Dukungan Cepat dan gerakan-gerakan bersenjata ke dalam angkatan bersenjata maka kami akan berjalan di dalam Kesepakatan Kerangka Kerja. Artinya, ucapan apa pun selain ini tidak diterima … (asy-Syarq al-Awsath, 8/3/2023). Dan semua ini untuk menjelaskan seolah-olah ada perselisihan antara al-Burhan dan Hamidati mengenai implementasi Kesepakatan Kerangka Kerja, padahal keduanya berpartisipasi dalam persetujuannya!

5- Kami telah menyebutkan di dalam Jawab Soal tertanggal 11/12/2022 tentang Kesepakatan Kerangka Kerja yang ditandatangani pada 5/12/2022: “Kesepakatan ini menyelamatkan komando militer yang dipimpin oleh al-Burhan dan wakilnya dan orang-orang yang bersama mereka dari kesulitan mereka. Sebab sekarang masyarakat telah menolak pemeritahan mereka, sehingga tidak ada sandaran dalam negeri untuk mereka. Kesepakatan itu memberi kepemimpinan militer kekebalan dan perlindungan mereka dari penuntutan peradilan atas kejahatan yang telah mereka lakukan dan mereka lolos begitu saja dari sanksi. Mereka tidak mampu mengelola urusan negara dan gagal menyelesaikan persoalan-persoalannya. Semua yang mereka lakukan hanyalah menjaga pengaruh Amerika…. Perlu dicatat, bahwa pihak lain yang disebut Kekuatan Kebebasan dan Perubahan dan partai-partai yang membentuk pemerintahan sebellumnya, mereka juga gagal dalam mengelola urusan-urusan negeri dan menyelesaikan persoalan-persoalannya serta menjamin pilar-pilar terendah untuk kehidupan bagi masyarakat. Semua yang mereka lakukan adalah menjaga pengaruh Ingrgis di negeri …”. Dan kami katakan, “adapun tentang pertanyaan apakah Kesepakatan ini akan berlanjut dan diterapkan? Ini merupakan perkara yang diragukan. Dan apakah itu akan menyelamatkan negeri? Hal itu dijauhkan kemungkinannya. Sebab Kesepakatan itu dibangun di atas asas yang batil. Campur tangan asing tampak jelas bagi semua orang, yang mana pihak-pihak asing ada ketika penandatanganannya di istana republik, bahkan yang menyusun redaksi Kesepakatan itu adalah asing, yaitu utusan PBB dengan supervisi langsung dari orang-orang Amerika dan Inggris, dua kubu pertarungan internasional di Sudan atas nama Kuartet dan Troika”. Dan untuk menghadang penerapan Kesepakatan, komando militer dengan dua kubunya, militer dipimpin oleh al-Burhan dan Pasukan Dukungan Cepat dipimpin oleh Daqalo melakukan perselisihan atau dengan merekayasa konflik di antara keduanya sehingga mata tetap tertuju kepada kesepakatan kedua pihak atau perselisihan mereka, kapan saja, dan bahwa solusi terfokus pada hal itu dan bukan antara komponen militer dan sipil …

6- Adapun kunjungan al-Burhan pada Februari lalu ke Emirat, pusat penting bagi Inggris, dan kunjungan syaikh Syakhbuth menteri Emirat, ke Sudan setelah kunjungan al-Burhan dan menyerahkan surat rahasia kepada al-Burhan, kunjungan ini tidak memajukan dan memundurkan dan tidak menemukan perubahan signifikan dari al-Burhan dalam sikap, pernyataan dan tindakannya, tetapi semua tetap selaras dengan apa yang diinginkan oleh Amerika satu per satu … Tampak bahwa motiv dari kunjungan itu adalah “memata-matai” satu sama lain. Jadi masing-masing pihak berusaha mengetahui reaksi pihak lain atas langkah yang diambil oleh kedua pihak … dengan alasan upaya masing-masing pihak untuk meredakan situasi … Tampaknya komponen sipil telah tertipu dengan perselisihan antara al-Burhan dan Hamidati ini dan menganggapnya sebagai perselisihan yang hakiki. Begitulah, komponen militer telah berhasil dalam mendorong komponen sipil untuk berusaha campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan di antara keduanya dengan alasan meredakan situasi … Pemimpin di Kekuatan Kebebasan dan Perubahan, Muhammad ‘Ishmat mengatakan kepada asy-Syarqu al-Awsath, “ada upaya terus menerus dari Kekuatan Perubahan dan transisi sipil untuk meredakan situasi antara Pasukan Dukungan Cepart dan angkatan bersenjata untuk menghindari benturan apapun di antara keduanya yang akan membawa negeri ke jurang kerugian …” (asy-syarqu al-Awsath, 6 Maret 2023). Kemudian dia melanjutkan, bahwa pada Rabu sore 8 MAret 2023 sebuah delegasi tingkat tinggi para pemimpin bekas koalisi yang berkuasa di Sudan, Kekuatan Kebebasan dan Perubahan pergi ke Uni Emirat Arab… untuk mendukung tercapainya kesepakatan akhir untuk mengakhiri krisis politik di negeri. “Delegasi tersebut terdiri dari ketua Komite Komunikasi dan Hubungan Eksternal, ketua Partai Kongres Sudan, Umar ad-Daqir, kepala kantor eksekutif Asosiasi Persatuan, Babakar Faishal, Sekretaris Jenderal Partai Ummat Nasionalis, al-Watsiq al-Barir, dan perwakilan dari Asosiasi Profesional di dalam kekuatan perubahan, Thaha Utsman. Koalisi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Delegasi akan bertemu dengan para pemimpin Emirat untuk membahas penyelesaian pengaturan akhir untuk proses politik yang dibangun di atas Kesepakatan Politik Kerangka Kerja…” (asy-Syarqu al-Awsath, 9 Maret 2023).  Semua ini menunjukkan bahwa komponen sipil telah tersudutkan dan bahwa masalah tersebut dikendalikan oleh komponen politik saja! Artinya, bahwa Amerika telah mengalihkan pertarungan politik di Sudan ke arena baru, yaitu arena pertarungan menipu antara agen-agen Amerika yang mendominasi pertarungan-pertarungan lainnya dan memaksa kekuatan yang pro kepada Eropa untuk mendekat kepada Hamidati, khususnya bahwa dia mengumumkan dukungannya untuk pemerintahan sipil!

7- Adapun masalah normalisasi, maka al-Burhan berusaha untuk melindungi diri sendiri dari kejatuhan dan untuk memperkuat kekuasaannya dengan memberikan konsesi kepada Amerika dalam semua yang Amerika inginkan, di antaranya normalisasi dengan entitas Yahudi. Normalisasi ini tidak memberi mafaat kecuali untuk entitas Yahudi dan Amerika dan person al-Burhan saja dan orang yang bersamanya, dan sebaliknya tidak memberi manfaat sedikit pun untuk Sudan, bahkan membahayakan Sudan. Normalisasi itu secara syar’iy adalah haram sebab merupakan pengakuan kepada pencaplok Palestina salah satu negeri kaum Muslim yang paling mulia dan pengakuan kepada agressor terhadap warga Palestina siang dan malam, menghancurkan rumah-rumah mereka, membunuh anak-anak mereka dan menyita harta milik mereka.  Meski demikian, “Dewan Kedaulatan Sudan telah mengumumkan bahwa kepala Dewan Abdul Fatah al-Burhan “bertemu dengan Cohen di Kharthoum dan membahas penguatan cakrawala kerjasama bersama terutama di bidang-bidang keamanan dan militer”. Kementerian luar negeri Sudan menyebutkan bahwa kedua pihak “sepakat untuk melangkahkan kaki di jalan normalisasi hubungan di antara kedua pihak” (kantor berita Sudan, SUNA, 2/2/2023). Radio resmi entitas Yahudi menyebutkan pada 8/2/2023 bahwa delegasi khusus dari Dewan Kedaulatan di Sudan pada hari ini mengunjungi entitas Yahudi secara rahasia … Begitulah, rezim Sudan tidak lagi malu dari melakukan pengkhianatan dengan melakukan normalisasi dengan entitas Yahudi dan hal itu di jalan agar tetap di dalam pemerintahan untuk mengamankan dukungan Amerika untuknya!

Ringkasnya:

1- Tidak ada perselisihan yang hakiki antara al-Burhan dan Hamidati. Tetapi keduanya adalah agen Amerika. Amerika telah mengantarkan al-Burhan ke jabatannya saat ini melalui Hamidati. “Hubungan antara al-Burhan dan Hamidati sampai ke koalisi saat ini, setelah penggulingan Menteri Pertahanan Abdurrahman bin ‘Awf yang memegang kekuasaan setelah pemecatan al-Basyir, yang mana al-Burhan menjadi ketua Dewan Kedaulatan dan panglima militer, meski dia bukan panglima barisan pertama di angkatan bersenjata. Karenanya, diyakini bahwa hal itu dengan dukungan Hamidati dan dukungan regional, dalam hal yang Hamidati menjadi wakil ketua Dewan Kedaulatan. Koalisi keduanya menentang kekuatan sipil …” (Arabic Post, 21/2/2023). Begitulah, perselisihan itu adalah buatan dan bukan hakiki, tetapi dari bab pembagian peran.

2- Adapun kenapa perselisihan itu bukan hakiki untuk memungkinkan Hamidati agar independen dengan Darfur dan memisahkannya melalui pengaturan dari Amerika sebagaimana yang Amerika lakukan di Sudan selatan, khususnya Hamidati memiliki bobot militer dan finansial di Darfur “Pasukan Hamidati menguasai sebagian besar kekayaan wilayah termasuk tambang emas yang diekspor ke Emirat senilai 16 miliar dolar Amerika … (website Mesir 360, 12/5/2022).  Tidak ada indikasi seputar hal itu di waktu sekarang … Tetapi bahwa Amerika sekarang fokus pada hegemoni agen-agennya terhadap pemerrintahan Sudan dan tidak memberi kemungkinan bagi agen-agen Inggris untuk memiliki peran efektif di pemerintahan tetapi menyibukkan mereka dalam mendamaikan antara al-Burhan dan Hamidati daripada melawan mereka! Tetapi tidak dijauhkan kemungkinan bahwa Amerika memecah belah negeri kaum Muslim jika dia mampu. Dan inilah sosok negara-negara kafir penjajah.

3- Al-Burhan ingin memperluas partisipasi di dalam Kesepakatan tersebut. Dia menyinggung kerasnya pendirian kekuatan-kekuatan penandatangan Kesepakatan. Hal itu dari bab penundaan dalam pelaksanaannya. Dia berusaha mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang tidak menandatangani, sebagaimana disebutkan di awal pertanyaan, satu hal yang mengadakan konflik antara penandatangan dan bukan penandatangan, terutama antara Kekuatan Kebebasan dan Perubahan – “Dewan Pusat” yang menandatangani, dengan Kebebasan dan Perubahan – “Kelompok Demokratik” yang tidak menandatangani. Dan ini memperpanjang waktu untuk kesepakatan akhir … Sikap al-Burhan diungkapkan dengan lebih jelas oleh anggota Dewan Kedaulatan, Syamsuddin Kabbasyi yang menyatakan di awal bulan ini, “militer tidak akan berjalan di dalam Kesepakatan Kerangka Kerja tanpa konsensus politik dan bahwa kekuatan penandatangan tidak cukup untuk menyelesaikan krisis politik di negeri, dan bahwa militer tidak akan menjaga konstitusi yang tidak disetujuinya …” (al-Jazeera live, 20/2/2023). Jadi militer berusaha melepaskan dari dari Kesepakatan Kerangka Kerja atau menghindarinya dengan satu atau lain cara, kadang kala dengan memperluas partisipasi di dalam Kesepakatan, dan kadang kala dengan mensyaratkan pengintegrasian Pasukan Dukungan Cepat dan gerakan-gerakan bersenjata ke dalam angkatan bersenjata, dan ini dikendalikan oleh al-Burhan bersama Hamidati dalam panjang atau pendeknya menurut keinginan Amerika!

4- Amerika telah berhasil mengalihkan pertarungan politik di Sudan ke arena baru, yaitu arena pertarungan menipu antara agen-agen Amerika yang mendominasi arena pertarungan lainnya dan memaksa kekuatan yang pro kepada Eropa untuk menunda pemfokusan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerangka Kerja, dan lebih menyibukkan diri dengan rekonsiliasi antara al-Burhan dan Hamidati dengan anggapan bahwa perselisihan di antara keduanya adalah hakiki! Dan berikutnya komponen militer (al-Burhan dan Hamidati) mengontrol dalam penundaan pelaksanaan dengan alasan tidak adanya kesepakatan keduanya atas pengintegrasian. Hal itu sampai syarat-syarat dan situasi yang tepat untuk mengubah Kesekapatan dan membersihkannya dari pengaruh riil komponen sipil di dalamnya. Dan makna ini (kira-kira) yang ada di dalam ucapan al-Burhan “negeri sedang berjalan di jalur pembentukan pemerintahan sipil, dia merajihkan terbentuknya pemerintahan sipil dalam waktu dekat …” (al-Ittihad, 19/3/2023). Jadi Kesepakatan Kerangka Kerja akan dilaksanakan sesuai dengan tuntutan-tuntutan komponen militer, dan kemudian akan (segera) terlepas apakah tanggal pelaksanaannya dekat atau jauh! Dan jika hal ini tidak terjadi pada mereka, maka tidak menutup kemungkinan mereka berusaha untuk membatalkan Kesepakatan Kerangka Kerja dengan merekayasa kesulitan pengintegrasian Pasukan Dukungan Cepat dengan militer karena tidak adanya kesepakatan al-Burhan dan Hamidati. Artinya, mengulangi skenario pembatalan naskah konstitusional dengan uslub keluaran baru… Dokumen itu ditandatangani oleh komponen militer dan komponen sipil pada 21 Agustus 2019. Dan telah diputuskan bahwa orang militer mengepalai Dewan Kepresidenan di awal … kemudian sipil mulai mengepalai Dewan pada November 2021. Dan untuk menghalangi mereka dari hal itu, menteri pertahanan Sudan letnan jenderal Yasin Ibrahim pada 21/9/2021, yaitu dua bulan sebelum tanggal pengambilalihan oleh sipil, mengumumkan tentang penggagalan upaya kudeta …  Kemudian tuntutan untuk membubarkan pemerintah meninggi. Dan pemerintahan benar-benar dibubarkan dan Dokumen Konstitusional berakhir. Dan kami telah menjelaskan hal itu di dalam Jawab Soal pada 25/10/2021… “sekarang tidak dijauhkan kemungkinan skenario yang sama akan diulang, tetapi dengan membuat-buat konflik dengan elemen terkemuka dari orang-orangnya Amerika, “Hamidati”!

4- Penutup, kami tegaskan sekali lagi bahwa Sudan tidak akan melihat secercah harapan selama di situ ada agen-agen yang bekerja untuk kepentingan penjajah ini atau penjajah itu, dan mereka bertarung memperebutkan negeri islami, tidak mempedulikan kebangkitan negeri, penyelesaian persoalan-persoalannya, memberi makan rakyatnya dan menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Tidak ada jalan bagi masyarakat kecuali menyingkirkan agen-agen itu dan tidak berjalan di belakang mereka atau mengikuti jalan mereka yang sesat. Sebaliknya, mereka harus mengikuti jalan orang-orang yang bertaubat dan menyeru kepada Allah serta berjuang untuk melaksanakan hukum-Nya dan mempersatukan kaum Muslim dan mmebangkitkan mereka.

﴿وَمَنْ أَحۡسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ‏

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?” (TQS Fushshilat [41]: 33).

 

27 Sya’ban 1444 H

19 Maret 2023 M

 

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/87644.html