Mediaumat.id – Rencana kenaikan BBM jenis pertalite dan solar yang akan dilakukan rezim pada pekan depan, dinilai Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana akan semakin menambah beban rakyat.

“Yang ada rakyat makin terbebani bila pertalite (dan solar) naik,” ungkapnya kepada Mediaumat.id, Ahad (21/8/2022).

Agung menilai, bila industri dan perusahaan yang dinaikkan harga (solar dan) pertalitenya maka beban juga akan kembali pada rakyat. “Perusahaan akan naik HPP-nya dan akan naik juga harga jual produknya. Ujungnya rakyat lagi yang akan menanggung beban kenaikan harga,” ungkapnya.

Agung mengatakan, tidak ada yang menjamin saat harga pertalite dan solar dinaikkan tidak terjadi inflasi. “Kalau inflasi, kemudian harga-harga naik siapa yang akan menanggung? Rakyat lagi Pak,” ujarnya.

Menurutnya, pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan yang menyebut Jokowi kemungkinan mengumumkan kenaikan harga BBM pekan depan karena subsidi sudah terlalu besar, bisa ditutup dari keuntungan dari komoditas yang lain. “Lha untung beliung dari batu bara, CPO dan komoditas lain lari ke mana?” tanyanya.

Ia menyesalkan, kebijakan harga BBM yang mengikuti harga minyak dunia. “Mengapa harus ngikutin harga minyak dunia yang liberal? Kan tahu 80% harga minya dunia ditentukan spekulasi. Mengapa yang ngebor di Indonesia, jualnya juga pake harga dunia yang liberal?” ujarnya.

Agung menilai seharusnya pemerintah melakukan langkah yang empatik untuk rakyat yang beban hidupnya semakin berat ini.

Pertama, memastikan semua yang ngebor di Indonesia baik Pertamina maupun KKKS tidak menjual dengan harga minyak dunia yang liberal. “Pertamina seharusnya menjual minyak dengan HPP karena BUMN. Secara bertahap KKKS harus dialihkan betul-betul menjadi milik rakyat dan dikelola negara sehingga nantinya juga menjual dengan HPP,” ungkapnya.

Kedua, semua windfall (untung beliung) harga komoditas harus diarahkan untuk subsidi BBM. “Dan secara bertahap dan dalam tempo sesingkat-singkatnya harus dilakukan ‘rakyatisasi’ kepemilikan terhadap mineral, batu bara dan komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dikelola negara untuk full kemakmuran rakyat. Termasuk untuk subsidi BBM,” bebernya.

“Berdasarkan hitungan tim ahli, pendapatan yang masuk kas negara dari 6 komoditas saja bisa mencapai Rp4.215 triliun per tahun. Dan ini bukan dari pajak ya, tetapi bener-bener clear dari barang komoditasnya. Mantap! Ini belum komoditas lainnya,” tambahnya.

Ketiga, harus mulai tidak terlibat dengan pasar komoditas berjangka yang penuh spekulasi, karena inilah yang menyebabkan harga minyak dunia dan komoditas lainnya naik enggak ketulungan.

Keempat, menyetop penggunaan dolar AS yang jelas fiat money ini agar tidak terjebak oleh inflasi klasik. “Karena bakatnya fiat money memang bikin inflasi. Kemudian segera menata mata uang dengan basis logam mulia emas dan perak. Inilah dinar dan dirham,” jelasnya.

Kelima, secepatnya menata sumber energi lain yang melimpah seperti energi baru terbarukan dan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi yang serius ke depan sebagai pengganti energi fosil.

“Pertanyaanku, ada enggak ya capres yang wani mengambil beberapa langkah sistemik di atas? He…he…he…. Kayaknya kagak ada. Lha wong mereka hanya omong kosong mikirin Indonesia. Citra-citro tok yang dipikirin. Hah angel…,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it