MediaUmat – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ‘anggaran penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya gaji dosen dan guru, menjadi tantangan bagi keuangan negara’, menurut Direktur Siyasah Institute Iwan Januar sebagai upaya berlepas diri dari tanggung jawab.

“Berlepas diri dari tanggung jawab ini, atau meminta partisipasi publik atau rakyat terlibat di dalamnya berarti negara ingin melimpahkan sebagian kewajiban negara pada rakyat,” tegasnya kepada media-umat.com, Sabtu (9/8/2025).

Menurutnya, tentu saja itu merupakan sikap yang tidak benar. “Ini tidak benar!” jelasnya.

Karena, jelas Iwan, pendidikan adalah tanggung jawab penuh negara yang tidak boleh dialihkan sebagian pun kepada rakyat.

Apalagi, jelasnya, saat ini masih banyak sarana pendidikan tidak layak dan tenaga pengajar berpenghasilan rendah, kondisi pendidikan Indonesia masih jauh dari layak, baik dari sisi sarana maupun kesejahteraan tenaga pengajar.

“Masih banyak tenaga pengajar yang tidak mendapatkan upah yang pantas. Hanya beberapa ratus ribu per bulan dengan beban kerja yang sama dengan rekan mereka yang telah diangkat menjadi PNS,” ujarnya.

Ia mengingatkan, pendidikan adalah pilar utama kemajuan bangsa. Mengabaikan sektor ini, termasuk tidak memberikan penghasilan layak kepada guru dan dosen, sama artinya membiarkan negara terpuruk dan kalah dalam persaingan internasional.

“Bahkan akan terus jadi sasaran eksploitasi oleh negara-negara besar, alias terjajah,” kata Iwan.

Iwan juga menyoroti inkonsistensi kebijakan anggaran pemerintah yang cenderung memanjakan elite pejabat negara dengan gaji dan tunjangan besar, serta kebijakan belanja pemerintah yang dinilai lebih memprioritaskan proyek mercusuar seperti IKN dan kereta cepat ketimbang pendidikan rakyat.

“Pembangunan IKN, kereta cepat Whoosh, dan sejumlah proyek yang malah mangkrak adalah contoh pemerintah senang dengan pembangunan mercusuar yang justru menjerumuskan keuangan negara,” kritiknya.

Menurutnya, problem pembiayaan pendidikan selama ini terletak pada sumber dana yang keliru. APBN terlalu bergantung pada pajak, padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Sementara Islam sudah punya strategi politik pendidikan yang tepat, solusi pendanaan pendidikan diperoleh dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dikelola negara untuk kepentingan umat.

“Berbagai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bila dikelola sesuai syariat Islam menjadi sumber pembiayaan yang lebih dari cukup untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mensejahterakan para tenaga pendidik, terjangkau bahkan gratis untuk rakyat, dan berkualitas untuk bersaing dengan negara-negara besar,” tandasnya.[] Lukman Indra Bayu

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat