MediaUmat – Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta pengkritik kondisi negara untuk ‘kabur saja ke Yaman’, dinilai Jurnalis Joko Prasetyo sebagai sinyalemen kuat pergeseran gaya kepemimpinan menuju pola pemerintahan diktator.

“Disadari atau tidak, sikap Prabowo tersebut merupakan gejala yang mengarah pada pola pemerintahan diktator; memandang kritik sebagai ancaman, bukan kebutuhan,” ungkapnya kepada media-umat.com, Kamis (30/4/2026).

Dilansir kompas.com (29/4), Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membantah pihak yang menyebut ‘Indonesia gelap’. Ia menyebut mereka memiliki mata yang buram, dan mempersilakan orang-orang pintar untuk kabur dari Indonesia jika melihat situasi dalam negeri yang gelap.

“Kau kabur saja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur ke mana. Hei orang-orang pintar, bukalah berita, lihatlah kita ditempatkan sebagai tempat yang paling aman di dunia sekarang. Kabur saja deh. Iya, kabur saja, biar kita enggak gaduh,” ujar Presiden dalam groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Menurut Om Joy (sapaan akrab Joko), respons emosional penguasa terhadap kritik tersebut menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap masukan publik. Ia menegaskan, kritik yang seharusnya dikelola sebagai bahan evaluasi, kini justru dianggap sebagai gangguan yang harus disingkirkan.

Sikap semacam itu, lanjut Om Joy, telah menggeser arah dari accountability (tanggung jawab terbuka) menuju defensiveness (pola membela diri berlebihan saat dikritik).

Menurutnya, dalam sistem pemerintahan demokrasi maupun dalam sistem pemerintahan khilafah, sikap Prabowo tersebut tidak bisa dibenarkan. Satu-satunya sistem pemerintahan yang membenarkan hanyalah kediktatoran.

Karena, jelas Om Joy, dalam demokrasi, kritik adalah bagian inheren dari sistem. Oposisi dan suara publik bukan ancaman, melainkan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan. Karena itu, ketika kritik dijawab dengan “silakan pergi”, ini justru bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi: ruang partisipasi, kebebasan berpendapat, dan kontrol terhadap pemerintah.

Dalam sistem pemerintahan Islam (khilafah), jelas Om Joy kritik (muhasabah lil hukkam) bukan sekadar hak, tetapi kewajiban yang harus dijamin oleh negara. “Tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak menasihati kami, dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak mendengarnya,” ujar Om Joy mengutip pernyataan Khalifah Umar bin Khaththab ra.

Demikian pula klaim ‘Indonesia paling aman di dunia’, kata Om Joy, perlu diuji secara ilmiah. “Aman menurut siapa? Indikator apa? Apakah hanya stabilitas, atau juga keadilan dan kebebasan berpendapat? Tanpa parameter yang jelas, klaim itu mudah berubah menjadi slogan, bukan analisis,” tandasnya.

Perspektif Islam dan Kewajiban Koreksi

Dari perspektif Islam, Om Joy menambahkan, persoalan ini sebenarnya lebih fundamental. “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya,” ujarnya mengutip hadits tentang amanah kekuasaan.

Oleh karena itu, ia menekankan, bahaya terbesar bukanlah kritik terhadap pemimpin, melainkan penguasa yang menutup diri, karena negara adalah milik umat dan bukan milik pribadi.

Jika pola pembungkaman ini berlanjut, yang tersisa bukanlah stabilitas nasional yang hakiki, melainkan sekadar upaya melegalkan kekuasaan yang represif. “Di hadapan Allah kelak, bukan rakyat yang akan ditanya mengapa mereka mengkritik, tetapi pemimpinlah yang akan ditanya mengapa ia menolak kebenaran saat diingatkan,” pungkasnya, memberikan peringatan keras.[] Zainul Krian

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat