MediaUmat – Head of Center Macro Economics and Finance INDEF Dr. M. Rizal Taufikurahman menilai perencanaan proyek kereta cepat Whoosh kurang matang karena dikejar secara politis.

“Karena sejak awal memang, tahun 2015-2016, lama begitu ya, karena proyek ini memang dikejar secara politis, di mana sebagai proyek simbolik ya diharapkan seperti lompatan peradaban,” ujarnya dalam Kabar Petang: Segera Audit Whoosh, Ahad (26/10/25) di kanal YouTube Khilafah News.

Kemudian, lanjutnya, dilakukan skema bisnis to bisnis, antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan China Railway Group, agar tidak dibiayai Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN) di awal perencanaannya.

“Namun ternyata pada praktiknya kan porsi penjaminan penyertaan negara lewat Kereta Api Indonesia (KAI) dan juga penyertaan modal negara (PMN) malah terus harus merogoh koceknya, karena tentang komersial viaility-nya memang tidak terpenuhi,” jelasnya.

Jadi, sebut Rizal, kalau pertanyaannya mengapa sejak awal transparansinya harusnya dilakukan dan memang diatur dengan melalui mekanisme public disclosure, karena dianggap program strategis nasional.

Rizal masih ingat betul ketika muncul tahun 2019-2020 di waktu Covid dan kemudian digenjot pembangunannya dan ini banyak sekali yang sudah mengingatkan bahwa akan berpotensi menimbulkan masalah besar bagi fiskal bahkan bagi negara ini ke depan.

“Bahkan kami sendiri gitu ya menghitung potensi fiskal yang akan semakin sempit meskipun ini adalah pembiayaan yang dari kerja sama badan usaha maka ternyata prediksi itu terjadi,” ujarnya.

Bayangkan, ungkap Rizal, kalau kemudian di angka hampir 100 juta ini, berbasis pada pembayaran dari penjualan tiket mungkin hitung-hitungannya hampir bisa jadi 80 tahun juga tidak akan lunas.

Bahkan, bebernya, kalau dilihat lagi ada beberapa negara yang ikut lelang dari Jepang, Cina, dan Jerman dan ternyata terpilihnya Cina. Meskipun ada hitung-hitungan yang lebih efisien sebenarnya dari Jepang.

“Nah, hal ini menunjukkan apa gitu ya? Jadi menunjukkan lemahnya tata kelola fiskal dan risiko tanda kutip contingent liability bagi APBN dan pemerintah abai dengan mitigasi risiko yang akan terjadi,” bebernya.

Dan sekarang, bebernya, akibatnya pada saat pemerintahan sekarang ingin memperbaiki tata kelola tidak hanya dari aset negara tapi juga fiskal, maka tentu penanganan proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Whoosh ini adalah proyek yang justru akan bermasalah jangka panjang.

“Sehingga sesuai dengan prediksi di awal ya kami juga memandang bahwa ini sudah tidak layak untuk dijalankan,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat