MediaUmat – Industri senjata Amerika Serikat (AS) dinilai terus meraup keuntungan berlipat ganda menyusul melonjaknya penjualan alutsista ke luar negeri, seiring konflik bersenjata di Ukraina dan Gaza yang masih belum mereda hingga kini.

Fakta ketimpangan dan besarnya dominasi bisnis persenjataan tersebut tecermin dalam laporan riset peneliti William D. Hartung dan Stephen Semler yang dipublikasikan oleh Quincy Institute pada Selasa (8/7/2025).

Dalam analisis mereka, industri senjata AS terbukti meraup keuntungan sangat besar dari melonjaknya penjualan alutsista ke luar negeri yang berkaitan erat dengan perang di Ukraina dan Gaza.

Relevansi temuan ini kian menguat mengingat kedua konflik tersebut—baik perang di Ukraina maupun eskalasi militer di Gaza—masih menjadi krisis geopolitik aktif yang terus berlanjut. Kondisi ini secara konsisten menciptakan ketergantungan dan kebutuhan pasokan alutsista serta bantuan militer berskala besar dari AS.

Dalam laporan tersebut, kontraktor swasta mencatatkan kontrak USD2,4 triliun dari Pentagon sepanjang periode 2020–2024, dengan USD771 miliar di antaranya mengalir hanya ke lima raksasa produsen senjata. Porsi alokasi ke kontraktor ini membengkak hingga 54 persen dari anggaran diskresioner Pentagon, naik dari 41 persen pada era 1990-an.

“Perusahaan-perusahaan ini telah memperoleh keuntungan dari puluhan miliar dolar bantuan militer kepada Israel dan Ukraina, yang dibiayai oleh pembayar pajak AS,” tulis Hartung, pakar anggaran militer AS, bersama Semler yang merupakan peneliti jurnalisme data kebijakan luar negeri tersebut.

Penjualan Luar Negeri dan Konflik Kepentingan Politisi

Pendapatan kontraktor makin melesat lewat penjualan senjata asing ke sekutu Eropa yang menembus USD170 miliar pada 2023–2024. Penjualan ini diproses melalui pemberitahuan program Foreign Military Sales (FMS) kepada Kongres—yang diposting oleh Departemen Luar Negeri dan Defense Security Cooperation Agency (DSCA)—guna memberi jeda waktu bagi parlemen untuk meninjau atau memblokir transaksi tersebut.

Namun, besarnya pundi-pundi bisnis persenjataan ini disokong oleh cengkeraman pengaruh politik di Washington. Selain mengerahkan 950 pelobi pada 2024, setidaknya 37 anggota Kongres AS dan keluarga mereka mencatatkan transaksi saham kontraktor militer hingga USD113 juta sepanjang 2024.

Di saat yang sama, praktik tersebut juga memicu kritik keras dari pakar hubungan internasional asal AS, Emma Ashford, dalam publikasi Stimson Center.

“Bukan hal yang unik bagi para pembuat undang-undang untuk berinvestasi di industri yang mereka atur, tetapi sangat jahat jika anggota Kongres mengambil keuntungan finansial dari perang dan ancaman perang,” tegasnya.

Karena itu, kembali ke laporan riset Hartung dan Semler, realitas ini memberikan pemahaman utuh bagi publik bahwa pengeluaran militer AS tidak sekadar persoalan pertahanan, melainkan industri bernilai triliunan dolar yang menguntungkan segelintir perusahaan dan politisi ketimbang upaya diplomasi internasional.

“Dengan kata lain, pemerintah Amerika Serikat menginvestasikan lebih dari dua kali lipat uang di lima perusahaan senjata dibandingkan di bidang diplomasi dan bantuan internasional,” tegas mereka.[] Zainul Krian

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat