MediaUmat – Rencana struktur pemerintahan tiga tingkat (three-tier structure) untuk Gaza pascaperang yang dirancang oleh Amerika Serikat (AS), berikut Skema Dewan Perdamaian (Board of Peace) di dalamnya, dinilai tidak menyentuh akar permasalahan yakni pendudukan itu sendiri.
“Tidak menyentuh akar masalah, yaitu pendudukan,” ujar Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi kepada media-umat.com, Kamis (22/1/2026).
Tegasnya, perampasan dan penguasaan wilayah Palestina masih jelas tampak dari rincian struktur pemerintahan tiga tingkat yang diumumkan oleh AS tersebut. Pertama, di Tingkat Atas dalam hal ini Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang berperan memegang kendali anggaran dan menetapkan visi strategis, dipimpin sendiri oleh AS yang puncak struktur dari dewan ini diketuai langsung oleh Donald Trump, yang tetap memiliki hak veto.
Secara historis dan saat ini, AS diakui sebagai sekutu terdekat dan pendukung utama Israel, termasuk dalam konteks konflik di Palestina. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari bantuan militer, pendanaan, hingga pelindung diplomatik di tingkat internasional. Artinya, AS menjadi faktor kunci yang memungkinkan Israel tetap melakukan pendudukan atas Palestina, termasuk Gaza.
Pun demikian di Tingkat Menengah yakni Dewan Eksekutif Gaza yang menurut Farid, bakal dikoordinir secara regional oleh negara-negara sekutu AS, semisal Turki, Qatar, Mesir, UEA, PBB. Itu pun yang mempertahankan kendali keamanan tetap Israel.
Sementara, peran Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG), struktur pemerintahan di Tingkat Bawah yang berisikan teknokrat Palestina, dibatasi hanya menangani layanan publik dan urusan teknis tanpa kewenangan politik dan kedaulatan.
“Peran rakyat Palestina dibatasi hanya pada urusan teknis dan pelayanan publik tingkat lokal,” kata Farid, yang bahkan menyebut model ini sebagai ‘perwalian asing’ atau ‘kolonialisme versi baru’.
Dengan kata lain, sebagai bentuk peminggiran total sebagaimana analisis Wissam Afifa, seorang penulis dan analis di Gaza, Palestina direduksi menjadi pengelola puing tanpa hak menentukan masa depan politiknya sendiri.
Ulangi Kegagalan Tepi Barat
Di samping mengabaikan aspirasi nasional dan kedaulatan Palestina, skema ini juga dinilai tidak akan bisa menghentikan perlawanan rakyat Palestina di Gaza sebagaimana yang terjadi di Tepi Barat.
“Kolaborasi keamanan ini tidak menghentikan perlawanan,” kata Farid, menyinggung kolaborasi pengamanan yang ketat justru memicu resistensi lebih kuat di berbagai wilayah, terutama di utara Tepi Barat.
Karenanya ia pun khawatir, peluncuran Dewan Perdamaian di tengah legitimasi Palestina yang lahir dari keberanian menghadapi pendudukan secara langsung, bukan sekadar pemberian legalitas dari entitas eksternal, justru berpotensi menciptakan kekacauan permanen, konflik internal, hingga ketergantungan dan pemerasan bantuan.
Karenanya pula, di tengah krisis di Palestina yang semakin parah, kembali Farid menegaskan, penting untuk segera mengakhiri pendudukan untuk mewujudkan stabilitas jangka panjang di kawasan.
Dengan catatan, pungkasnya, stabilitas hanya mungkin tercapai dengan dibebaskannya Palestina dari penjajahan. Bukan dengan pasukan di bawah komando Trump, tapi di bawah komando Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat