Mediaumat.id – Pengakuan mantan Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan (Sumsel), AKBP Dalizon soal setoran wajib kepada atasannya hingga Rp500 juta setiap bulan dinilai Pengamat Kebijakan Publik Dr. Erwin Permana, S.P., M.E. menunjukkan bobroknya institusi kepolisian. “Ini menunjukkan betapa bobroknya institusi itu,’ ungkapnya kepada Mediaumat.id, Selasa (13/9/2022).
Dengan setoran hingga Rp500 juta per bulan, menurutnya, darimana lagi dia mendapatkan selain dari memalak masyarakat. “Ya_ tentu dari masyarakat, dengan memalak masyarakat, dengan menjadi backing perjudian, backing pelacuran, backing narkoba sehingga terkumpul untuk yang diminta oleh atasannya,” ungkap Erwin.
Pada akhirnya, ia menilai, institusi Polri bukan lagi pengayom masyarakat. Namun menjadi institusi pemalak masyarakat.
Menurutnya itu terjadi karena, oknum-oknum yang rusak kemudian menyebarkan kerusakan kepada yang lain sehingga tercipta ekosistem yang rusak.
“Bagi mereka hal itu biasa saja. Palak memalak, backing-mem-backing asal enggak ketahuan, ya itu dianggap hal biasa saja. Berlaku jujur malah menjadi barang langka bagi mereka,” tegasnya.
Karena itu, untuk membenahi institusi kepolisian, menurut Erwin, yang harus dibenahi terlebih adalah orang-orangnya, yaitu dengan menanamkan kepada mereka perkara-perkara akidah. Akidah itulah yang paling mendasar yang membuat manusia itu bisa terkontrol dalam setiap aktivitasnya.
“Menanamkan kepada mereka bahwa perbuatan mereka itu adalah ibadah yang akan dipantau oleh Allah SWT. Itulah kontrol terhebat, enggak bisa dikontrol CCTV, media digital,” jelasnya.
Selain itu yang juga perlu dibenahi adalah sistemnya. Ia setuju dengan Pakar Hukum dan Filsafat Pancasila Prof. Suteki yakni reformasi kepolisian, bahwa kepolisian adalah institusi sipil maka seharusnya berada di tingkat dua.
“Untuk apa polisi ditingkat pusat, untuk apa itu Markas Besar (Mabes). Justru dengan adanya Mabes itu menjadi markas besar mafia. Malah buat markas komando buat nakut-nakutin orang,” pungkasnya.[] Ade Sunandar