Pengamat Sebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai Tipu Daya Imperialisme
MediaUmat – Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk Jalur Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan diumumkan pada Kamis (15/1), dinilai tak lebih dari upaya tipu daya imperialisme.
“Istilah Board of Peace atau istilah perdamaian itu sendiri sesungguhnya adalah istilah tipu daya imperialisme,” ujar Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi kepada media-umat.com, Jumat (16/1/2026).
Dengan kata lain, tegas Farid, pembentukan Dewan Perdamaian ini bukanlah upaya untuk menciptakan perdamaian yang sesungguhnya. Tetapi untuk mengokohkan penjajahan atas Gaza, yang notabene bagian dari proposal perdamaian Gaza yang pernah diusulkan Trump.
Sementara inti dari Proposal tersebut, menurut Farid, setidaknya ada tiga. Yang pertama, demiliterisasi yang berarti menghilangkan perjuangan bersenjata dalam hal ini jihad fi sabilillah.
Kedua, deradikalisasi. Artinya, menghilangkan pemikiran-pemikiran Islam yang selama ini menjadi dasar kuat bagi perjuangan rakyat di Palestina. Ketiga penguasaan atas Gaza tetap dalam kendali Amerika Serikat (AS).
“Itulah tujuan dari proposal Donald Trump yang intinya adalah melegitimasi penjajahan Zionis Yahudi,” tandasnya, seraya menyebut BoP ini juga bagian dari pengamanan kepentingan Zionis dan memadamkan perlawanan umat, bukan dalam rangka membangun perdamaian seperti yang dikatakan Trump.
Sekali lagi, seperti halnya Mandat Sistem Liga Bangsa-Bangsa (Pasca-PD I), Trusteeship (Dewan Perwalian) PBB, Coalition Provisional Authority (CPA) di Irak, dan Administrasi Internasional (Bosnia/Kosovo), BoP Gaza ini sering kali digunakan oleh Barat untuk menipu serta melegitimasi penjajahan mereka.
“Intinya penduduk lokal disingkirkan dari keputusan strategis, kemudian keamanan dikendalikan oleh asing, dan arah politik ditentukan oleh penjajah,” jelas Farid.
Bahwa BoP Gaza ini juga semata-mata untuk kepentingan Zionis Yahudi, kata Farid lebih lanjut, hal ini bisa dilihat dari komposisi dewan perdamaian tersebut.
Meski terdapat perwakilan dari negara-negara Arab, selain dari AS dan Barat tentunya, tetapi dalam hal negara Arab dimaksud hanyalah sekutu-sekutu Amerika sebagaimana perwakilan dari lembaga internasional PBB yang juga dikendalikan oleh AS.
Untuk ditambahkan, pembentukan dewan ini terjadi tak lama setelah pembentukan komite teknokrat Palestina diumumkan. Ada 15 anggota komite yang akan bertugas mengelola pemerintahan di Gaza pasca perang, yang akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian yang diketuai Trump.
“Itu artinya menyingkirkan para politisi-politisi yang tidak sejalan dengan Amerika,” imbuhnya, yang berarti BoP Gaza bukanlah perwujudan kedaulatan umat Islam di Palestina.
Harus Ditolak
Ringkasnya, BoP Gaza ini harus ditolak karena posisi AS sendiri bukanlah mediator perdamaian tetapi musuh. “Intinya kenapa Board of Peace Gaza ini harus ditolak? (Karena) posisi Amerika sendiri, Amerika bukan mediator perdamaian tetapi adalah musuh,” kata Farid menegaskan.
Pun sebagaimana dipaparkan sebelumnya, BoP Gaza merupakan perpanjangan tangan musuh, bukan bagian dari upaya perdamaian yang sesungguhnya. Ditambah Dewan Perdamaian Gaza ini juga menggeser masalah penjajahan seolah-olah menjadi isu kemanusiaan.
Demikian, dikarenakan persoalannya adalah penjajahan, maka tidak ada jalan lain untuk membebaskan Palestina kecuali dengan jihad fi sabilillah. “Persoalannya adalah penjajah, dan penjajahan hanya bisa diusir dengan jihad fi sabilillah,” pungkasnya.[] Zainul Krian
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
