Pengamat: Rangkap Jabatan adalah Bentuk Patronase Politik
MediaUmat – Adanya 30 wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN, dinilai Pengamat Sosial dan Politik Hanif Kristianto sebagai bentuk patronase politik.
“Rangkap jabatan wamen yang menjadi komisaris BUMN ini bentuk patronase atau balas budi politik yang kuat dalam sistem birokrasi,” ulasnya dalam Kabar Petang: 30 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Negara Cuma Sejahterakan Pejabat? di kanal YouTube Khilafah News, Sabtu (19/7/2025).
Hanif mempertanyakan justifikasi atau alasan profesionalisme sehingga menempatkan pejabat dengan jabatan rangkap. Pasalnya, secara praktik banyak di antara mereka yang tidak memiliki rekam jejak mendalam di BUMN.
“Jadi wajar jika publik menilainya sebagai bentuk balas budi politik dengan menjadikan pendukung politiknya menjadi komisaris. Ini juga merupakan ketimpangan kebutuhan profesionalisme,” tandasnya.
Ia juga menyayangkan adanya rangkap jabatan pejabat, sementara di sisi lain masyarakat justru rangkap pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan.
“Kalaupun sudah bekerja, kadang-kadang belum mencukupi kebutuhan hidup, akhirnya rangkap-rangkap pekerjaan. Apalagi angka pengangguran juga sangat tinggi,” imbuhnya.
Sebagai pejabat, lanjutnya, harus memiliki kepekaan sosial yaitu menjadi manusia yang seutuhnya dan bisa merasakan kondisi rakyat di negeri ini.
“Jabatan bukanlah sebuah prestise apalagi dijadikan ladang atau sumber ekonomi. Menjadi pejabat atau penguasa ya mengurusi rakyat. Jadilah manusia-manusia yang tidak hanya memiliki kepekaan, tapi juga keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,” pungkasnya.[] Erlina
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
