MediaUmat – Pengamat Politik Dr. Riyan, M.Ag. tegaskan gerakan OPM harus segera dituntaskan. “Ya, kalau kita lihat polanya (gerakan OPM) ini kan sudah sangat panjang ya. Ya, itu yang tadi saya kira harus segera diselesaikan dengan tuntas itu,” tuturnya dalam Kabar Petang: OPM Lempar Tuduhan ke ‘Laskar Kristus’ Soal Penembakan TNI AD, Ahad (19/10/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Karena, jelasnya, jika tidak segera dituntaskan, tentu dengan perkembangan situasi di sana, seperti kepentingan Amerika Serikat yang ingin kontrol terhadap kekayaan alam yaitu dalam kasus pertambangan.
“Meskipun tentu ini menjadi hal yang harus didalami begitu ya. Tetapi banyak indikasi mengarahkan ke sana (keterlibatan AS),” ucapnya.
Tetapi, lanjutnya, AS tentu tidak mau melakukan secara langsung karena terlibat di dalam integrasi Irian Jaya.
Makanya, cetusnya, AS lebih cenderung untuk melakukan dukungan terhadap kelompok-kelompok mana pun.
“Kepentingan-kepentingan propaganda internasional pun juga tidak lepas dari peran Amerika. Mesti seperti kasus ketika negara-negara Oseania itu mendukung kemerdekaan Papua itu juga tidak lepas dari propaganda yang didukung oleh Amerika itu sendiri,” ujarnya.
Ya, tegasnya, tentu Amerika dalam konteks ini, Amerika main di dua kaki.
“Satu sisi, dia mendorong lewat antek-anteknya begitu ya, yaitu melalui negara-negara Oseania yang mendukung kemerdekaan Papua. Satu sisi dia berusaha untuk membuat keadaan itu menjadi instabil aktor dari dalam ya,” tandasnya.
Harus Dipilah
Sebenarnya, jelas Riyan, secara riil, ada dua hal yang harus dipilah secara tegas dan penting untuk diselesaikan secara paralel.
Tujuannya, papar Riyan, jangan sampai isu ketidakadilan terkait dengan akses kekayaan alam, menjadi pintu masuk terhadap upaya-upaya untuk melepaskan diri karena mereka merasa punya hak untuk melakukan upaya-upaya perlawanan itu.
“Jadi saya kira di sinilah pentingnya ketegasan dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan dua hal ini sekaligus,” kritiknya.
Pertama, sebutnya, sisi secara politik. “Dia harus ditegaskan tentang sikap Indonesia gitu ya. Bahwa Papua itu adalah bagian dari Indonesia secara resmi dan legal gitu ya,” tegasnya.
Kedua, pemerintah harus berkomitmen agar jangan sampai persoalan ketidakadilan ini terus berjalan sehingga akhirnya menjadi celah bagi siapa pun, terutama yang didukung oleh kekuatan-kekuatan internasional seperti OPM ini.[] Novita Ratnasari
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat