Pengamat: Negeri ini Dikendalikan Segelintir Orang
Mediaumat.info – Pengamat Kebijakan Publik Dr. M. Riyan, M.Ag., mengatakan menurunnya jumlah kelompok kelas menengah di Indonesia akibat negeri ini dikendalikan oleh segelintir orang.
“Apa yang disebut teman-teman di Tempo, sebagai Nawadosa (salah satunya adalah menurunnya jumlah kelompok kelas menengah). Akhirnya kita melihat bahwa negeri ini dikendalikan oleh segelintir orang,” ucapnya dalam Catatan Peradaban: Kelas Menengah Tergerus, Negara Salah Urus, Kamis (19/9/2024) di kanal Peradaban Islam ID.
Hal itu secara ideologis, jelasnya, menjadi kontra dari jargon demokrasi itu sendiri yakni Dari, oleh, dan untuk rakyat. Karena faktanya, sebagaimana disebut seorang ekonom penerima Nobel, Joseph Stiglizt, adalah dari 1 persen, oleh 1 persen, dan untuk 1 persen.
“Artinya, akan sangat sulit rasanya kita berharap aturan yang kemudian digunakan tadi, dalam konteks ekonominya,” bebernya.
Sedangkan dalam konteks demokrasi, jelas Riyan, yang digunakan adalah klaim-klaim kedaulatan yang sebenarnya ilusif.
“Maka sesungguhnya sulit juga kita akan menerima kebijakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, dalam konteks ini kelas menengah,” imbuhnya.
“Dalam konteks yang lain, saya ingin tunjukkan, Amerika saja yang dianggap negara rujukan demokrasi, ekonominya jangan dikira juga dalam keadaan baik-baik saja, termasuk kelas menengahnya,” lanjutnya.
Menjauhi Nilai Spiritual
Riyan mengatakan, terdapat pola yang sama bahwa aliran keuntungan dalam pengelolaan ekonomi dan politik, justru menjauhi nilai-nilai yang sifatnya spiritual, dalam konteks ini agama.
“Maka yang terjadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang berkuasa itu hanya segelintir orang. Maka, tidak salah kalau bagi saya melihat bahwa ada sebagian pihak, yang mengatakan Indonesia dikendalikan oleh kurang lebih 21 orang,”ungkapnya.
Ia pun membeberkan sepuluh orang itu ketua partai, yang sembilan lainnya itu oligark-oligarknya, yang satu itu presiden, dan yang terakhir ketua MK.
“Bagaimana setiap uji materi terkait dengan masalah undang-undang, kita bisa melihat keberpihakan pemerintah itu justru tidak ada secara umum. Tidak hanya untuk kelas menengah, artinya yang harus juga kita perhatikan masyarakat secara keseluruhan,” paparnya.
Riyan juga mengingatkan, pembagian bansos yang dilakukan pemerintah juga jangan dikira tidak ada konsekuensinya.
“Mereka diikat dengan janji-janji agar tidak keluar dari pakem yang mereka harapkan yaitu terkait ambisi ketika mereka berkuasa,” tegasnya.
Ia pun menilai dalam konteks ini rezim berkarakter populisme otoritarian. “Artinya mencoba mencitrakan dengan bantuan-bantuan tadi. Ada yang menarik di salah satu tulisan disebutkan, pemerintah fokus kepada kelompok-kelompok yang diberi bantuan, lupa pada kelas menengah,” sesalnya.
Menurut Riyan, pemerintah melupakan kelas menengah karena riil politik dalam konteks politik elektoral itu kelas bawah, yang disuap dengan bansos. [] Nita Savitri
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat
