MediaUmat – Bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai Pengamat Hubungan Internasional Asrul Sani sebagai bentuk sikap pragmatis dari negara yang belum memiliki pijakan yang kokoh.
“Dengan kondisi politik yang terus memanas di kancah politik internasional ini dan kebutuhan Indonesia dengan populasi empat besar dunia serta ketergantungan energi dan pangan dalam beberapa komoditi, mengharuskan Indonesia mengambil sikap agar dapat memenuhi kebutuhannya sembari meminimalisir gesekan dengan negara negara besar. Maka sikap pragmatis adalah langkah logis bagi sebuah negara yang belum memiliki pijakan kokoh,” ungkapnya kepada media-umat.com, Kamis (29/1/2026).
Yang di maksud pijakan kokoh ini, kata Asrul, adalah landasan akidah sebuah negara. “Sebagaimana kita bisa saksikan negara besar dalam era modern ini memiliki satu asas atau akidah kolektif yang menjadi dasar semua undang-undang, aturan dan prinsip hidup negara dan rakyatnya, seperti Amerika berpijak pada akidah sekularisme yang popular disebut kapitalisme, Cina berpijak pada akidah komunisme walaupun telah mengadopsi ekonomi kapitalisme karena Cina telah menyadari stagnasi sistem ekonomi sosialisme komunis,” ujar Asrul.
Tidak Untung Besar
Meski bergabung dengan Dewan Perdamaian, Asrul melihat, Indonesia tidak mendapat keuntungan besar kecuali menunjukan sikap balance atau keseimbangan terhadap Amerika dan terhadap Cina serta Rusia, supaya kepentingan Indonesia terhadap energi, pangan dan jalur ekonomi internasionalnya aman serta lolos dari tarif Trump.
“Sementara apa yang disampaikan tentang dukungan terhadap Trump adalah bunga-bunga politik dan diplomasi,” tandasnya.
Dengan kondisi ini, kata Asrul, sebenarnya Indonesia ketika menyetujui terlibat dalam Dewan Perdamaian ini sedang menjalankan agenda besar AS dengan ongkos yang rendah sedangkan tujuan besar AS bisa diwujudkan melalui peran negara lain termasuk Indonesia.
“Dengan keterlibatan Indonesia sebagai negara bependuduk Muslim terbesar dunia, menjadi legitimasi yang kuat bagi Trump atas penjajahannya kepada Palestina dan memuluskan rencana mengembalikan hegemoni global ekonomi Amerika dan menghadang laju ekonomi Cina,” tutupnya.[] Achmad Mu’it
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat