Pengamat: Indonesia Lebih Bermartabat Menolak Gabung Board of Peace Trump

MediaUmat – Dikarenakan tidak adil dan hanya menjadi alat legitimasi penguasaan wilayah, Indonesia dinilai justru bisa menjadi bermartabat dengan tidak bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Tidak bergabung justru bisa menjadi posisi bermartabat jika forum itu tidak adil sejak awal,” ujar Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana kepada media-umat.com, Kamis (29/1/2026).

Menurutnya, meski tidak bergabung dalam BoP Gaza, Indonesia tetap memiliki posisi strategis untuk berkontribusi besar bagi Palestina dengan tetap berpegang teguh pada prinsip politik anti-penjajahan.

Pertama, harus konsisten menolak skema ‘perdamaian’ yang mengabaikan keadilan, seperti perdamaian tanpa penghentian pendudukan, perdamaian tanpa hak kembali pengungsi dan perdamaian sambil melegitimasi penjajahan sebagaimana selama ini diberlakukan.

“Sikap ini penting agar Indonesia tidak jadi stempel bagi proyek politik Israel dan sekutunya,” kata Budi meyakinkan.

Kedua, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia harus mengoptimalkan modal demografi tersebut untuk menjadi pemimpin di dunia Muslim dan global.

Ditekankan, Indonesia tak boleh cuma seremonial tetapi harus memimpin secara nyata, dan bahkan menekan negara-negara Muslim lain yang ‘diam’ terhadap penjajahan atau yang malah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

“Lebih jauh, Indonesia tidak perlu ‘Board of Peace’ Barat jika bisa membangun kekuatan yang dapat menyelesaikan persoalan Palestina yang hakiki,” harapnya.

Ketiga, Indonesia juga harus konsisten melakukan tekanan ekonomi lewat boikot produk dan penghentian kerjasama riset-militer dengan negara-negara yang mendukung pendudukan Israel.

Keempat, terkait bantuan kemanusiaan Indonesia harus mempolitisasinya secara sadar. Bukan sekadar amal naif melainkan sebagai alat diplomasi strategis tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan dan penyelesaian akar konflik.

Kelima, negara ini juga perlu konsisten mewariskan pemahaman komprehensif konflik Palestina-Israel kepada generasi muda sebagai isu keadilan global dan konstitusi, bukan sekadar agama.

Hal ini penting untuk merawat solidaritas dan meluruskan pandangan publik agar dukungan tersebut tidak disalahartikan sebagai radikalisme. “Ini akan membangun kesadaran rakyat dan akan memperkuat diplomasi luar negeri,” jelas Budi.

Keenam, yang juga tak kalah penting adalah Indonesia wajib memiliki kekuatan ideologi sepadan dengan yang diemban negara adidaya dalam hal ini AS.

Lugasnya, agar menjadi aktor utama yang menentukan arah dunia, sangat penting bagi negeri ini meningkatkan produktivitas dan kekuatan nasional (SDM, SDA, ekonomi) yang berlandaskan atau berideologikan Islam sebagaimana dahulu pernah terwujud.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintahan Prabowo melalui Menteri Luar Negeri Sugiono, mengonfirmasi beberapa alasan strategis di balik keikutsertaan Indonesia dalam BoP Gaza, sebuah inisiatif internasional yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

Di antaranya, Indonesia bergabung ke BoP sebagai langkah konkret mengakhiri konflik dan mendukung transisi solusi dua negara di Palestina.

Berikutnya, keanggotaan ini dimaksudkan agar Indonesia bisa menyuarakan kemerdekaan Palestina langsung dari dalam sistem. Serta sebagai bentuk dukungan kepada Palestina Indonesia dengan berpartisipasi dalam otoritas transisi untuk pengawasan keamanan, administrasi, dan rehabilitasi infrastruktur.

Bahkan sebagai bentuk komitmen untuk rekonstruksi Gaza, Indonesia juga bersedia memberikan dana kontribusi sebesar USD1 miliar (sekitar Rp16,9 triliun).

Bermasalah

Namun, menurut Budi, setidaknya ada lima alasan masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian tersebut menjadi sangat bermasalah. Alasan pertama, karena keterlibatan ini banyak dikritik sebagai bentuk ‘neokolonialisme baru’ yang dikemas dalam narasi perdamaian.

Kata Budi, menyerahkan urusan tanah kaum Muslim (Gaza) kepada badan pimpinan AS dianggap sebagai bentuk penyerahan kedaulatan kepada pihak asing.

Kedua, kepesertaan Israel di dalam BoP sendiri sangat tidak masuk akal. Sebab sama halnya dengan menempatkan pelaku genosida sebagai bagian dari solusi. Sedangkan di sisi lain pihak Palestina sama sekali tidak dilibatkan.

Ketiga, komitmen iuran Rp16,9 triliun di tengah kondisi ekonomi domestik Indonesia, yang dinilai sebagai ‘politik membebek’ atau pragmatisme berlebihan demi menyenangkan Washington.

Keempat, masalah Palestina adalah masalah penjajahan (okupasi), bukan sekadar manajemen konflik atau rehabilitasi ekonomi. Sehingga bergabung dengan dewan ini dikhawatirkan akan mematikan bara perjuangan kemerdekaan total dan menggantinya dengan ‘perdamaian semu’ yang didikte kepentingan AS.

Kelima, dikarenakan tanpa agenda yang jelas dan tegas itulah, pungkasnya, Indonesia justru berisiko hanya menjadi alat legitimasi bagi ambisi Trump untuk mendominasi tatanan global baru.[] Zainul Krian

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat