Penerimaan Pajak Turun, PEPS: Wajib Pajak Jadi Kambing Hitam

Mediaumat.info – Pemerintah dinilai mengambinghitamkan wajib pajak atas turunnya penerimaan pajak yang anjlok lebih dari 30 persen, dari Rp269 triliun menjadi Rp187,8 triliun per Februari 2025 dibandingkan periode tahun lalu.

“Penerimaan pajak turun, wajib pajak jadi kambing hitam,” ujar Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan kepada media-umat.info, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, penerimaan pajak yang turun semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun justru yang disalahkan adalah wajib pajak, khususnya pengusaha. “Mereka jadi sasaran kegagalan, menjadi kambing hitam, diberi label ‘wajib pajak nakal’,” ujarnya.

Padahal, kata Anthony, penurunan penerimaan pajak awal tahun ini sudah diperkirakan. Ada dua alasan untuk itu. Pertama, realitanya, aktivitas ekonomi tahun ini terus melanjutkan tren menurun. “Daya beli masyarakat masih lemah. Permintaan merosot. Hal ini tercermin dari angka deflasi Februari 2025. Dampaknya, tentu saja penerimaan pajak turun,” ungkapnya.

Kedua, coretax. Sistem pajak digital yang konon sudah menghabiskan biaya Rp1,3 triliun ternyata bermasalah besar. Macet. “Banyak wajib pajak tidak bisa lapor pajak, tidak bisa bayar pajak. Penerimaan pajak turun,” katanya.

Bukannya minta maaf kepada masyarakat luas atas kegagalan ini, keluh Anthony, Kemenkeu malah mencari kambing hitam, menyalahkan rakyat yang sudah susah payah bayar pajak, dengan memberi label wajib pajak nakal.

“Sebagai pembenaran, Kemenkeu dapat ‘obrak-abrik’ wajib pajak, memeriksa 2.000 wajib pajak ‘nakal’ versi Kemenkeu. Kemungkinan besar banyak wajib pajak yang akan kena ‘intimidasi’, penetapan kurang bayar pajak secara sepihak, alias ‘sewenang-wenang’, alias seenaknya saja,” kesalnya.

Sebelumnya dikabarkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengejar setidaknya 2.000 wajib pajak (WP) ‘nakal’ yang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik. Hal ini sebagai salah satu inisiatif strategi yang akan dijalankan di 2025 untuk menambah penerimaan negara.

“Ada lebih dari 2.000 WP (wajib pajak) yang kita sudah identifikasi dan kita akan lakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN KiTa, pada Ahad (16/3/2025).[] Achmad Mu’i

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat