Mediaumat.info – Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menyesalkan penegakan hukum di Indonesia tampak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Nah ini yang kita sesalkan, jadi penegakan hukum di negeri ini bukan hanya persoalan kejahatan lingkungan, korupsi, tapi semuanya nampak dia akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tuturnya dalam Kabar Petang: Membela Hutan Indonesia, Ahad (16/3/2025) di kanal YouTube Khilafah News.

Artinya, jelas Wahyudi, yang akan ditindak adalah pelaku-pelaku kecil yang lemah. Sementara, tumpul ke atas bagi korporasi besar yang tentu memiliki modal besar atau pihak-pihak yang punya kekuasaan serta punya kekuatan ekonomi tidak akan ditindak dengan cepat atau tidak ditindak dengan tegas.

“Padahal, kejahatan yang sedang berlangsung adalah kerusakan lingkungan, yang dibuat dengan skala besar bahkan skala nasional. Tetapi biasanya yang akan dikorbankan level-level bawah, level lapangan, level di daerah yang di mana dia beroperasi,” bebernya.

Sementara, terang Wahyudi, keadilan jauh dari harapan masyarakat dan kalau ini terus-menerus bisa menimbulkan kekacauan di dalam negara serta bisa menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) dari masyarakat. Ngerinya, ujung dari ketidakpercayaan itu nanti akan ada ketidaktaatan atau bahkan sampai pembangkangan publik.

Mirisnya, sambung Wahyudi, supaya lebih aman para penjahat merapat ke rezim sehingga tidak akan dipersoalkan lebih lanjut.

Jadi, kritiknya, kebanyakan para penjahat aman karena di negeri ini, menggunakan sistem demokrasi yang setiap lima tahun ada pesta demokrasi.

“Dalam konteks demokrasi itu, ada kontestasi para politisi yang ingin berkuasa. Para penguasa membutuhkan dana yang besar, karena dengan demokrasi yang begitu mahal. Di sinilah para perusahaan besar yang sedang bergerak di lingkungan itu, mereka cepat-cepat merapat. Merapat mendukung bahkan kemudian ikut menjadi tim suksesnya,” ujarnya.

Sehingga, cetus Wahyudi, yang terjadi ketika penguasa yang dipilih dari hasil pemilu, kemudian duduk menjadi pejabat, maka akan melindungi kepentingan para pebisnis atau perusahaan sejawatnya.

“Mereka membutuhkan investor politik dan kebanyakan para investor politik itu punya kepentingan di perizinan maupun perlindungan terhadap keamanan bisnis mereka,” tutupnya.[] Novita Ratnasari

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat