Pada tanggal 12 Mei 2025, pemerintah sementara Bangladesh mengumumkan larangan terhadap partai Liga Awami, kegiatannya, dan organisasi afiliasinya, yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Hasina yang buron, yang saat ini tinggal di India, berdasarkan Undang-Undang Antiterorisme. Pemerintah mengutip alasan pelarangan tersebut karena partai diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Larangan itu akan tetap berlaku sampai persidangan para pemimpin partai selesai. Pada saat yang sama, Komisi Pemilihan Umum mencabut pendaftaran partai Liga Awami dan melarangnya berpartisipasi dalam pemilu.

Tampaknya pemerintah sementara yang dipimpin oleh Muhammad Yunus, seorang antek Amerika, sedang berupaya melenyapkan antek-antek Inggris yang berafiliasi dengan Liga Awami, yang melakukan kejahatan memisahkan Bangladesh dari Pakistan dengan dukungan Inggris dan intervensi langsung India selama pemerintahan Partai Kongres India yang pro-Inggris.

Pemerintah Hasina melarang Hizbut Tahrir pada tahun 2009. Larangan tersebut batal demi hukum, karena pemerintah melarangnya secara sewenang-wenang dan pemerintah telah melakukan tindakan represif dan kezaliman di seluruh negeri yang bertentangan dengan Islam. Jadi, pemerintahan baru harus menunjukkan keadilannya kepada Hizbut Tahrir dan memberinya kemudahan untuk berjuang membangkitkan umat serta mendirikan Khilafah Rasyidah ‘ala minhājin nubuwah (hizb-ut-tahrir.info, 15/5/2025).

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat