MediaUmat – Menanggapi terkait korupsi kuota haji yang menyeret nama Menteri Agama saat itu Yaqut Cholil Qoumas, Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menyatakan sistem demokrasi rentan sekali dengan praktik korupsi.
“Dan ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi rentan sekali dengan praktik korupsi,” ujarnya dalam Kabar Petang: Trilunan Dana Haji Raib, Ahad (7/9/2025) di kanal YouTube Khilafah News.
Bahkan, menurutnya, bukan hanya memproduksi korupsi, tetapi juga memproduksi para pejabat yang korup. Bahkan sampai di level Kementerian Agama yang harusnya dekat dengan akhirat punya keimanan yang baik, tetapi justru terjadi juga praktik korupsi.
“Bahkan berturut-turut itu ada menteri yang tersangkut kasus korupsi menunjukkan bahwa tidak cukup bahwa persoalan agama itu dijadikan korupsi tetapi juga melebar ke berbagai bidang lain,” bebernya.
Hal ini, tuturnya, menunjukkan sistemnya memberikan ruang untuk terjadinya praktik korupsi.
“Kenapa sistem itu memberi ruang untuk korupsi? Ya karena para pejabat politik yang tercipta atau terlahir dari dari sistem demokrasi itu memang harus melewati proses demokrasi atau proses pemilu yang mahal. Pesta demokrasi yang mahal itu yang membutuhkan biaya yang besar. Dan biaya yang besar itu tentu diambil dari para sponsor yang kemudian akan kembali meminta kembali hasil investasi politiknya tadi,” bebernya.
Bangsa yang Cinta dengan Korupsi
Wahyudi sangat menyayangkan kondisi pada bangsa ini yang masih cinta dengan korupsi baik secara sistemik maupun personal.
“Karena ternyata orang-orang yang tersangkut, tersandra kasus korupsi pun masih bisa menjabat,” jelasnya.
Contohnya, lanjut Wahyudi, ada menteri-menteri di kabinet bangsa ini yang masih tersangkut kasus-kasus korupsi yang belum selesai.
“Misalnya ada kasus kardus durian, ada kasus minyak, ada kasus ya macam-macam. Coba dilihat kembali buka file-nya itu beberapa menteri kita itu memang bisa masuk duduk lagi menjabat sebagai menteri padahal masih ada kaitan yang tersandang dengan kasus korupsi,” bebernya.
Hal ini, jelas Wahyudi, menunjukkan tidak melakukan perang terhadap korupsi total, hanya perang-perangan, bukan perang sungguhan.
“Jadi ini persoalan bangsa ini memang persoalan rumit dan persoalan korupsi adalah persoalan sistemik sehingga bukan hanya pejabatnya yang perlu kita perbaiki. Pejabatnya saja tidak cukup dibuat beriman dan bertakwa apalagi pejabatnya yang masih bermasalah pun masih dipakai. Itu lebih parah lagi,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat