Mediaumat.id  – Direktur Pamong Institute menyebutkan dua hal penting terkait investasi dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Sebenarnya ada dua hal penting yang menurut saya harus kita garis bawahi yang pertama terkait investasi yang kedua terkait IKN,” tutur Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky dalam program Live Perspektif: Waspada Investasi China di Tengah Update Kasus Hukum Rocky Gerung!! di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Kamis (3/8/2023).

Pertama, apakah investasi ini sebenarnya untuk kebutuhan negera atau rakyat?  “Jadi kalau kita lihat investasi ini kebutuhan siapa. apakah memang kebutuhan mendesak bagi masyarakat untuk kepentingan publik atau untuk sekadar kepentingan elite ataupun oligarki? Sehingga harus mengejar investasi itu masuk, misalnya gitu” tanyanya.

Kedua, apakah IKN itu untuk kebutuhan publik atau hanya sebatas memberikan fasilitas pada pejabat negara? “Terkait IKN ini perlu kita bedah, proyek IKN ini apakah memang untuk sebesar-besarnya kepentingan publik atau layanan publik?” tanya Wahyudi.

Jadi, lanjut Wahyudi, kalau dilihat, investasi untuk IKN, jelas jelas IKN itu bukan untuk layanan publik yang diuntungkan bukan publik. Bukan juga sarana publik yang bisa dinikmati masyarakat secara langsung, justru IKN ini sebenarnya lebih cenderung fasilitas bagi pejabat-pejabat.

Mempertanyakan

Ia pun mempertanyakan mengapa di akhir-akhir jabatannya Presiden Jokowi malah semakin kencang memburu investasi, bukannya mengurusi janji-janji kampanyenya yang belum terpenuhi.

“Kenapa perlu investasi di era akhir-akhir kekuasaan Jokowi? Misalnya. Kenapa dia ngebet harus menarik investor sebanyak-banyaknya? Kenapa dia tidak menyelesaikan saja janji-janji utamanya yang selama ini dia janjikan. Itu harus ditunaikan,” ketusnya.

Ia pun menjelaskan, kalau investasi ini larinya untuk pelayanan publik itu jelas. Tapi jika lari untuk IKN itu bukan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kesejahteraan rakyat.

Wahyudi menyimpulkan, jika investasi lari ke IKN, berarti hanya untuk memberikan fasilitas eksklusif pada pejabat bukan untuk kesejahteraan rakyat.

“Jadi Presiden sibuk ngurusi investasi yang tidak diarahkan untuk kepentingan rakyat kepentingan publik, baik di sektor kesehatan, pendidikan, maupun perputaran ekonomi publik. Justru larinya ke arah IKN. Ini kan kalau boleh dibilang ini fasilitas para pejabat,” tukasnya.

Karena, jelasnya, yang namanya Istana Negara, yang akan ngantor itu pasti pejabat, enggak mungkin rakyat ngantor di situ menggunakan fasilitas di situ. “Jadi, ini fasilitas eksklusif gitu. Jadi, justru sarana pejabat, gitu. Bukan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” sesalnya.[] Teti Rostika

Share artikel ini: