MediaUmat – Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky menilai di Indonesia belum terbangun pemerintahan dan aparat yang bersih.

“Dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya ini memang ada masalah serius di mana kultur sosialnya kita belum terbangun pemerintahan yang bersih dan juga belum terbangun kultur aparat yang bersih,” ujarnya dalam Kabar Petang: Dulu Demo Minta Perpanjangan Masa Jabatan, Sekarang Ratusan Kades Terjerat Korupsi Hanya 6 Bulan, Jumat (12/12/25) di kanal YouTube Khilafah News.

Jadi, menurutnya, pemerintahan saat ini bukan pemerintahan yang good governance atau yang baik dan juga aparatnya bukan yang clean government.

“Jadi harus diubah sistem, baik peraturan hukum maupun aturan yang lain, harus diubah dengan cara pandang yang baik,” bebernya.

Menurutnya, tidak bisa mencari solusi di sistem alternatif dari sistem demokrasi yang begitu mahal, yang menjadi rumusan para kepala daerah maupun kepala desa terlibat untuk menggunakan dana untuk kampanenya dan seterusnya, karena biayanya sangat mahal termasuk pilpres itu biaya yang sangat mahal.

“Saya pikir presta demokrasi seperti ini harus segera dievaluasi dan dicarikan sistem yang baru atau sistem yang lebih efisien. Dan kita tidak perlu apa khawatir, tidak perlu fobia kalau kita coba belajar dari sistem pemerintahan Islam yang lebih efisien, yang lebih apa, efektif, tak perlu fobia dengan istilah itu bahwa itu dari agama tertentu, tapi kita harus mencari sistem alternatif yang lebih baik,” bebernya.

Dan tentu, lanjutnya, sebagai Muslim di mayoritas penduduk negeri ini, bisa menawarkan untuk kebaikan negeri ini dengan mengingatkan kembali bahwa pernah ada sistem Islam dalam mengurus pemerintahannya dengan pola yang efisien dan efektif.

“Dan itu saya pikir kepala desa juga perlu didorong ke arah sana sehingga bukan hanya sistem yang bagus tapi aparatnya juga harus amanah, aparat yang amanah itu aparat yang takut dosa kalau melanggar. Takut mengkorupsi karena takut akan siksaan di akhirat kelak dan juga dia jadi orang yang takut berkhianat, ” bebernya.

Ketakwaan

Wahyudi membeberkan, ketakwaan itu penting dan sistem yang bagus itu penting, itu perlu juga kontrol masyarakat yang aktif dan yang baik.

“Kalau hari ini dalam sistem demokrasi masyarakat melakukan kontrol itu dianggap sebagai hak. Untuk bersuara, untuk demo, untuk menyampaikan itu dianggap sebagai hak,” bebernya.

Berbeda dalam sistem Islam, tuturnya, dalam sistem Islam itu mengoreksi penguasa, melakukan kontrol terhadap penguasa itu kewajiban. Jadi kalau kewajiban dalam Islam itu mendapatkan pahala kalau dilaksanakan, kalau ditinggalkan berdosa.

“Jadi, kalau tadi mengontrolkan mengoreksi penguasa itu dalam Islam kalau dijalankan itu berpahala itu dan wajib dilakukan sehingga pemerintah itu berasal dari jalur yang benar, tidak melanggar hukum dan juga tidak bermaksiat kepada Allah SWT,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat