Mediaumat.info – Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky membeberkan salah satu kelemahan dalam sistem demokrasi.
“Sistem demokrasi memang sesuatu yang ilegal bisa legal, sesuatu yang awalnya kriminal bisa jadi sah, sesuatu yang awalnya baik bisa dinyatakan berbahaya dan itu tergantung kesepakatan. Nah, inilah salah satu kelemahan dalam sistem demokrasi,” ujarnya dalam diskusi Money Politics Dilegalkan? Ini Democrazy? melalui kanal YouTube Bincang Bersama Sahabat Wahyu.
Menurut Wahyudi, hal itu terjadi karena dalam sistem demokrasi suatu nilai itu sangat bergantung dari kesepakatan.
“Kalau para koruptor itu sepakat bahwa korupsi halal dan mereka bisa mengubah undang-undang itu, maka undang-undangnya berubah. Ini bahayanya kalau sesuatu nilai benar dan salah, halal dan haram itu diserahkan standarnya kepada kesepakatan manusia,” bebernya.
Jadi, ungkapnya, dengan penyerahan standar tersebut itu sangat tergantung kepada manusia mana yang sepakat. “Kalau manusia yang para koruptor sepakat korupsi dilegalkan dan halal maka bisa saja keluar undang-undang halal (untuk korupsi), misalnya. Kalau ajaran Islam yang diwajibkan oleh Allah, bisa dinyatakan terlarang, itu bisa juga terjadi,” ungkapnya.
Seharusnya, jelas Wahyudi, keputusan benar dan salah, baik dan buruk, halal dan haram itu dari zat yang netral atau zat yang universal, bukan dari kesepakatan manusia.
“Itulah sebenarnya harus ditentukan kepada standarnya kembali kepada Allah SWT, Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Nah, itu tidak mungkin punya kepentingan-kepentingan tertentu,” tuturnya.
Money Politics
Adapun terkait money politics yang sudah menjadi budaya di dalam demokrasi, menurut Wahyudi, bisa jadi menguntungkan masyarakat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan keuntungan tertentu.
“Karena, misalnya, di masa kampanye, misalnya, taruhlah kita anggap satu bulanlah masa kampanye, berarti kan di masa itu masyarakat mendapatkan uang, yang dari para politisi, yang melakukan money politics, berarti hanya dalam masa itulah masyarakat diuntungkan dan dengan jumlah yang tak seberapa,” bebernya.
Di sisi lain lanjutnya, ketika selesai pemilu maka giliran para politisi dan oligarki yang berpesta. “Merekalah yang menentukan anggaran, mereka yang menentukan budgeting, merekalah yang menguasai sumber daya alam, merekalah yang menguasai kebijakan, akhirnya munculah penguasaan bisnis, penguasaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) keuangan negara untuk kepentingan proyek-proyek mereka, sumber daya alam kita kekayaan alamnya juga dikuasai oleh para politisi dan oligarki,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat