PAKTA: Raja Ampat Diserahkan ke Korporasi, Bentuk Pengkhianatan
MediaUmat – Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana menyatakan penyerahan kekayaan alam strategis Raja Ampat kepada korporasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan.
“Ketika kekayaan strategis diserahkan ke tangan korporasi, apalagi di wilayah dengan kekayaan ekologis luar biasa seperti Raja Ampat, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan,” ujarnya kepada media-umat.com, Sabtu (8/6/2025).
Pasalnya, jelas Erwin, dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam seperti tambang, laut, dan hutan yang hasilnya berlimpah bukanlah kepemilikan negara atau individu, melainkan amanah umat yang harus dikelola dengan adil dan bertanggung jawab.
“Negara hanya bertindak sebagai pengelola (ra’in), bukan pemilik,” tegasnya.
Ia juga menyatakan, aktivitas pertambangan di kawasan ekosistem yang rentan sangat potensial menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam Islam, segala bentuk kerusakan terhadap bumi yang merupakan ciptaan Allah dipandang sebagai tindakan kezaliman.
“Izin tambang yang merusak lingkungan, walau secara hukum legal, tetap haram secara syariat. Tidak cukup seseorang membela diri dengan alasan belum masuk kabinet saat izin itu keluar. Kebijakan zalim tidak bisa dibela hanya dengan waktu,” jelasnya.
Sistem Islam, jelas Erwin, secara tegas menolak kapitalisme, yakni sistem ekonomi yang mengeksploitasi alam demi keuntungan segelintir orang.
Ia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang, dan api.
“Itu mencakup sumber daya seperti energi, tambang, dan hutan. Pemberian izin kepada swasta, apalagi asing, untuk mengeksploitasi tambang bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip syariat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kekuasaan dalam Islam adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.
“Narasi seperti ‘saya belum menjabat saat izin itu keluar’ bisa lolos dalam logika politik demokrasi, tapi tidak dalam logika hisab di akhirat. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya,” pungkasnya.[] Fatih Sholahuddin
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat
