MediaUmat – Terkait isu redenominasi rupiah kembali diputar ulang pemerintah setelah terakhir kali ramai dibahas pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ekonom Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta memperingatkan ada risiko yang terlalu berbahaya kalau itu hanya sebatas untuk menarik uang koruptor.
“Ada risiko yang terlalu berbahaya kalau itu hanya sebatas untuk menarik uang koruptor,” ujarnya dalam Kabar Petang: Rp 1000 Bakal Jadi Rp 1, Baguslah? di kanal YouTube Khilafah News, Ahad, (23/11/2025).
“Bagaimana risiko?” ujarnya. Nah, ini resikonya jelas Hatta, ada inflasi psikologis namanya. Contohnya harga minuman mineral 1800. Maka jadi Rp 1,8 gitu ya. Nah, itu kan 1,8 jadinya udahlah nanggung ini digenapkan jadi Rp2 gitu. Nah, jadinya kan ada inflasi, inflasi psikologis namanya.
Belum lagi nanti, kata Hatta, ada risiko politisasi isu. “Jadi ini ada yang memanfaatkan ini nanti membuat kaos masyarakat yang tidak paham, sehingga akan terjadi rusuh dan seterusnya ya. Dikira nanti redenominasi ini adalah memotong uang (sanering),” jelasnya.
Ia menyebutkan dalam sanering itu jadi harga beras katakanlah 1 kilogram itu Rp1.000. Nah, dengan redenominasi harga beras itu tetap bisa dibeli dengan Rp1 per 1 kilogram. Nah, kalau sanering yang tadinya Rp1000 jadi Rp1 itu tidak bisa lagi membeli beras 1 kilogram dengan Rp1.
“Dia (Rp1) hanya bisa membeli beras katakanlah misalnya 5 ons misalnya enggak bisa lagi 1 kilo,” terangnya.
Hatta mempertanyakan jaminan setelah dilakukan redenominasi. “Apa jaminannya? Apakah tidak kembali seperti saat sekarang?” ujarnya.
Ia menegaskan, enggak ada jaminannya. Artinya apa? Lagi-lagi ya angka nominal digitnya yang sedikit itu tidak memberikan jaminan pada sebuah negara dia menjadi negara yang maju atau negara yang adil ekonominya antibangkrut. “Tidak menjaminlah, ” tegasnya.
Menurutnya, uang koruptor itu harus ditarik dengan cara penegakan hukum, bukan dengan redenominasi.
Selain itu, sebutnya, untuk menekan angka korupsi dengan cara membangun kesadaran masyarakat akan hukum terutama taat hukum agama.
“Bagaimana kemudian menyadarkan mereka akan makna hidup, dari mana hidup berasal, untuk apa hidup, dan ke mana setelah mati nanti. Nah, itu itu penting tuh supaya korupsi itu berkuranglah,” pungkasnya.[] Muhammad Nur
Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat