MSPI Kritik Nusron: Bercanda Itu Ada Tempat, Waktu dan Batas

MediaUmat – Menanggapi klarifikasi dan permintaan maaf yang disampaikan Menteri ATR BPEN Nusron Wahid atas pernyataannya yang menyebutkan semua tanah adalah milik negara, Pengamat Politik dari Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan menjelaskan bercanda itu tentu ada tempat, waktu dan juga tentu ada batas-batasnya.

“Kalau kita lihat ya bercanda itu tentu ada tempatnya, waktunya dan juga tentu ada batas-batasnya begitu,” ulasnya dalam Kabar Petang: Nusron Wahid Lancang Sama Rakyat, Senin (18/8/2025) di kanal YouTube Khilafah News.

Dalam konteks dia sebagai pejabat publik, ketika dia berbicara kepada publik tentang berbagai rencana kebijakan maupun akan mengerjakan apa ke depan nanti, tegas Riyan, tentu saja itu tidak layak untuk bercanda.

“Pasalnya di situ dia sedang membahas satu persoalan pengaturan urusan-urusan masyarakat khususnya masalah tanah ini,” kritiknya.

Menurut Riyan pejabat publik yang melakukan guyonan tadi, berarti dia itu tidak serius.

“Padahal harusnya dia serius. Serius itu bukan berarti stres ya. Serius itu artinya sungguh-sungguh untuk mengatur, mengurus rakyatnya,” jelasnya.

Mestinya, ucap Riyan, itu yang kemudian dijalankan begitu.” Ini sebenarnya menunjukkan arogansi bahwa seolah-olah dengan mengucapkan permintaan maaf itu cukup,” tegasnya.

Harus Melayani Rakyat

Riyan menilai seharusnya pejabat publik itu melayani rakyat, ingat mereka itu digaji oleh rakyat dan harusnya mereka kemudian sadar betul ketika bicara.

“Dia tidak sadar itu ketika bicara baru mungkin diingatkan oleh stafnya gitu, Pak. Itu kalau nanti begini begini begini. Wah, oh, sudah saya cari alasanlah kemudian nanti itu candaan,” ujarnya.

Menurut Riyan, ini bisa menjadi sangat memalukan ketika hal yang sangat seserius persoalan tanah yang nanti akan bisa kehilangan kepemilikannya manakala tidak dilakukan pengelolaan itu harus benar-benar disampaikan dengan jelas dengan batasan-batasan yang tidak meragukan dan tentu ujungnya adalah tidak merugikan kepentingan rakyat itu sendiri.

“Jadi, saya kira ini menunjukkan pola otoriter, ” tandasnya.

Islam Sangat Komprehensif

Islam, sebut Riyan, memberikan panduan yang sangat komprehensif bahwa ketika rekrutmen para pejabatnya termasuk pejabat-pejabat yang sifatnya itu mengurusi urusan-urusan publik itu berdasarkan kompetensi, kemudian sikap amanah dan juga profesionalitas.

“Harapannya adalah bahwa pejabat publik itu nanti akan benar-benar menjadi pelayan-pelayan rakyat,” ungkapnya.

Sebab, jelas Riyan, mereka dipilih kemudian digaji dengan uang rakyat. “Ternyata (fakta saat ini), justru menjadi pengkhianat-pengkhianat rakyat dalam arti tidak kompeten, mempermainkan rakyat dan melakukan berbagai tindakan-tindakan yang memang tidak layak begitu, kenapa mesti  dipertahankan?” pungkasnya.[] Muhammad Nur

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat