MSPI: Faktor Penyebab Kemiskinan di Indonesia Bersifat Struktural

MediaUmat – Peneliti Masyarakat Sosial Politik Indonesia (MSPI) Dr. Riyan menyatakan faktor menyebabkan kemiskinan yang terjadi di Indonesia bersifat struktural.

“Faktor penyebab kemiskinan yang sifatnya struktural,” tuturnya dalam Kabar Petang: Bansos Hanya untuk Lansia & Difabel, Rakyat Miskin Produktif Ditinggalkan? di kanal YouTube Khilafah News, Kamis (81/9/2025).

Menurutnya, dalam konteks jangka pendek yakni lima tahun ke depan, semuanya akan tergantung dari apakah ada terobosan ke hal-hal yang sifatnya struktural. “Jadi bukan hanya sekadar nanti misalnya menciptakan lapangan kerja tapi kemudian tingkat yang diserap juga tidak jelas misalnya,” ujarnya.

Terkait dengan perpajakan, jelasnya, ketika misalnya sudah bekerja tetap kemudian mendapatkan cengkraman pajak. Bahkan tidak bekerja pun juga mendapatkan cengkraman pajak. “Nah, ini yang menurut saya harusnya kemudian dijawab secara komprehensif,” tukasnya.

Pada momen reshuffle kabinet kemarin, sebut Riyan, semestinya rencana untuk pengentasan kemiskinan itu tidak hanya menjadi sektor yang sifatnya parsial. “Artinya kalau kemudian melibatkan semua kementerian, bagaimana bentuknya? Itu pertanyaan dasarnya,” ungkap Riyan.

“Karena sekali lagi, kerangkanya itu adalah nanti akan bermuara kepada keberanian pemerintah untuk melakukan terobosan dari mana sumber-sumber kekayaan atau pendapatan negara ini akan didapatkan sehingga bisa diberikan kepada masyarakat dengan jumlah yang paling optimal,” paparnya.

Sehingga, lanjutnya, tidak lagi berdebat tentang data, tidak berdebat lagi tentang faktor penyebabnya kemiskinan, tetapi justru fokusnya adalah bagaimana membuat terobosan kebijakan sehingga kebijakan itu tidak lagi berbasiskan kepada kapitalistik. “Yang memberikan hanya kepada segelintir orang swasta apalagi swasta asing,” bebernya.

“Tetapi dikembalikan kepada dalam konsep Islam itu adalah bagaimana kepemilikan umum. Tambang dengan berbagai variannya, air, berbagai sumber hutan dan seterusnya, itu benar-benar kembali kepada pengelolaan berdasarkan Islam yaitu negara yang mengelola, dikembalikan kepada rakyat dan secara keseluruhan masyarakat baik terutama yang masih mengalami kekurangan akan bisa kemudian di-cover,” jelasnya.

Pada saat yang sama, lanjut Riyan, dikembalikan dalam bentuk berbagai fasilitas publik yang sifatnya kolektif mencakup semua pihak misalnya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan juga berbagai hal-hal yang sifatnya primer itu bisa kemudian dijangkau. “Sehingga masyarakat secara keseluruhan akan bisa mengalami kesejahteraan dan lebih dari itu akan juga merasakan keadilan,” terangnya.

“Bahkan dalam konteks Islam, ada satu lagi tambahan parameter yang harusnya nanti ditambahkan yaitu keberkahan di dunia dan akhirat,” tandasnya.[] Ajira

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat