Modus Baru TPPO, MUM: Negara Gagal Melindungi Warganya

Mediaumat.id – Adanya modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sebagaimana kasus mahasiswa di Sumatera Barat yang katanya akan magang di Jepang justru mereka malah jadi buruh dengan upah sangat rendah dinilai sebagai bentuk kegagalan negara.

“Apabila melihat kasus trafficking (perdagangan orang) yang masih banyak terjadi hal itu membuktikan pemerintah gagal melindungi warganya,” kata Direktur Mutiara Umat Institute (MUM) Ika Mawarningtyas dalam Obrolan Sore: Tindak Tegas Perdagangan Orang Bermodus Magang ke Jepang, Ahad (2/7/2023) di YouTube Aliansi Buruh Indonesia.

Menurut Ika, hal tersebut terjadi lantaran setidaknya karena tiga kegagalan negara lainnya. Pertama, negara gagal menyejahterakan rakyat. Maraknya perdagangan orang, katanya, dipicu dengan iming-iming kerja di luar negeri lebih menghasilkan cuan banyak, akhirnya mereka tergiur ikut.

“Ternyata, mereka ditipu dan diperbudak ketika sampai sana. Inilah bukti kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Andai saja pemerintah bisa menyejahterakan rakyatnya, tidak perlu rakyatnya keluar negeri untuk kerja. Karena pekerjaan di negeri sendiri sudah melimpah dan bisa untuk menyambung hidupnya,” jelasnya.

Kedua, negara gagal menggali dan melejitkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang melimpah. Ketika banyak orang berbondong-bondong kerja di luar negeri, ia mempertanyakan, pemerintah Indonesia membuka lapangan kerja untuk siapa di negeri ini?

“Seharusnya dengan banyaknya SDM ini mampu digali potensinya agar bisa berdaya mengurus negeri, meningkatkan produktivitas di dalam negeri, bukan malah banyaknya SDM malah lari keluar negeri. Lalu, anehnya sudah tahu SDM dalam negeri melimpah mengapa malah menerima TKA (tenaga kerja asing)? Ini kan ironis,” jelasnya.

Menurutnya, negeri sendiri ambil TKA, rakyatnya jadi buruh di negeri asing. “Di mana peran negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyatnya? Di mana? Padahal, ketika mereka kerja di luar negeri, pemerintah juga tidak memberikan keamanan dan jaminan keselamatan pada mereka? Kasus ini baru terkuak, bisa jadi ada banyak kasus TPPO yang belum terkuak dan belum terendus hukum,” jelasnya.

Ketiga, negara gagal mengolaborasikan antara SDM dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Padahal, jelas Ika, Indonesia adalah negara yang kaya akan SDA, seharusnya negara mampu menggali potensi SDM untuk mengelola SDA yang melimpah.

“Boro-boro mengelola, justru pemerintah malah melakukan liberalisasi dan kapitalisasi SDA, sehingga SDA yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat malah dikuasai kapitalis asing yang terkadang mereka memperkerjakan TKA pula. Sudah asing yang mengelola, mereka juga pakai tenaga kerja asing untuk mengelola. Walhasil rakyat hanya kena imbas polusi ataupun harga-harga yang makin naik,” jelasnya.

Ia merasa prihatin dengan kondisi negeri karena SDA dan SDM ada tetapi tidak bisa bersinergi.

“Pertanyaannya mengapa bisa terjadi hal tersebut? Karena diterapkan sistem ekonomi kapitalistik, mau tidak mau, suka tidak suka, para kapitalis yang punya andil besar dalam berbagai kebijakan, kongkalikong antara penguasa dan pengusaha (asing) juga berpotensi terjadi dalam sistem ekonomi kapitalistik,” pungkasnya.[] Tenira