Menegakkan Khilafah adalah Kewajiban, Bukan Kemudharatan
Mediaumat.id – Ahli Fiqih Islam KH Muhammad Shiddiq Al-Jawi menegaskan menegakkan khilafah adalah kewajiban, bukan kemudharatan.
“Menegakkan khilafah adalah kewajiban, bukan kemudharatan sebab harus dicermati terlebih dahulu, apakah kemudharatannya ada secara faktual atau tidak,” tuturnya dalam Kajian Soal Jawab Fiqih: Menolak Wajibnya Khilafah dengan Alasan Kemudharatan, Bolehkah? di YouTube Ngaji Shubuh TV, Kamis, (1/12/2022).
Ia menceritakan, ada seseorang yang mengatakan bahwa kaum Muslim jangan termakan slogan-slogan khilafah yang terbukti ternyata membuat umat Islam terpecah belah, contohnya perang di Suriah.
“Lantas, benarkah timbulnya konflik dan peperangan yang terjadi di Suriah setelah kemunculan ISIS, dan benarkah disebabkan karena perjuangan penegakkan khilafah?” tanyanya.
Ia mempertanyakan lagi, ISIS yang mengklaim memproklamirkan berdirinya khilafah, apakah benar mereka itu memperjuangkan khilafah?
“Ini sangat penting untuk dikaji. Ada satu buku yang ditulis oleh Hillary Clinton berjudul Hard Choice. Dalam buku tersebut, Hillary Clinton mengatakan ISIS dibuat oleh intelejen dari tiga negara, yaitu Inggris, Israel, dan Amerika. Itulah ketiga negara yang merekayasa memunculkan ISIS,” terangnya.
Sehingga menurutnya, jika mempercayai bahwa ISIS memperjuangkan khilafah, maka kaum Muslim termasuk korban penyesatan dari khilafah palsu. Maka, dari sini bisa diketahui bahwa konflik yang terjadi di Suriah karena kemunculan ISIS yang memperjuangkan khilafah tidaklah benar sebab secara fiqih perjuangan mereka tidak memenuhi syarat.
“Ketika ada proklamasi khilafah di suatu negeri, syaratnya adalah negeri tersebut harus memiliki sulthanan dzatiyan yakni kekuasaan yang betul-betul independen atau mandiri untuk menjalankan kekuasaan yang itu terlepas dari orang kafir atau negara kafir,” katanya.
Kiai Shiddiq mengatakan, hal tersebut dijelaskan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam beberapa kitabnya. Salah satu syarat memproklamirkan khilafah adalah negeri tempat diba’iatnya khilafah mempunyai kekuasaan yang mandiri yang itu bersandar pada kekuatan Muslim semata, tidak bersandar pada kekuasaan orang kafir dan sebuah negara kafir.
“Sehingga, syarat itu tidak terpenuhi karena ISIS sendiri adalah buatan Amerika, Inggris, dan Israel. Maka, fitnah yang sangat berat sekali jika mengatakan kekacauan yang terjadi di Suriah akibat adanya yang memperjuangkan khilafah,” jelasnya.
Ia mempertanyakan, lantas, khilafah siapa? Khilafah yang mana? Perjuangan siapa? jika dibelakangnya adalah Amerika, Inggris, dan Israel?
“Andaikan yang dikatakan kemudharatan itu adalah perang yang menimbulkan korban jiwa dan jika memang pernyataannya seperti itu, mengapa yang ditolak hanya khilafah. Seharusnya demokrasi juga ditolak karena demokrasi juga telah banyak menimbulkan korban jiwa dan banyak menimbulkan peperangan, lalu mengapa ini yang juga menimbulkan kemudharatan yang dijadikan alasan menolak khilafah tetapi tidak dijadikan untuk menolak demokrasi atau konsep-konsep dari Barat?” tanyanya retoris.
Ia mencontohkan, misalkan saat dimulainya serangan atau invasi Amerika ke Irak, tepatnya pada 3 April 2003, Irak dihancurkan dengan puluhan ribu ton bom dan berlangsung bertahun-tahun. Kaum Muslim yang tewas dibunuh oleh Amerika dan sekutunya sekitar 1,5 juta orang. “Lantas, siapa yang menimbulkan kemudharatan? Amerika dan negara-negara kapitalis sekuler penganut demokrasi,” tegasnya.
Ia pun mempertanyakan, lantas mengapa kaum Muslim tidak menolak demokrasi, kapitalisme, dan sekularisme dengan alasan menolak kemudharatan yang betul-betul mudharat, lalu mengapa yang ditolak khilafah dengan alasan mudharat padahal hanya kekhawatiran belum ada bukti-bukti konkret misalkan perjuangan khilafah telah membunuh satu juta orang. “Mana buktinya? Tidak ada,” jelasnya.
“Jadi, jika pun ada kemudharatan itu tidak ada kaitannya dengan kewajiban mendirikan khilafah, itu adalah hal lain,” tandasnya.[] Nurmilati
