Memilih Presiden Irak dan Pembentukan Pemerintahan Tidak Mengakhiri Penderitaan Rakyat Irak

Setelah Dewan Perwakilan Irak gagal, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, untuk memilih seorang presiden Irak, Dewan berhasil dalam sesi kedua hari ini, Jumat, 14 Oktober 2022, untuk memilih kandidat Abdul Latif Rashid, yang menugaskan kepada kandidat Kerangka Koordinasi Syiah untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Hal ini terjadi setelah setahun kelumpuhan politik sejak pemilihan umum awal pada tanggal 10 Oktober tahun lalu, saat negara itu menyaksikan fluktuasi politik karena konflik antara koalisi Kerangka Koordinasi, yang dipimpin oleh Nuri al-Maliki di satu sisi, dengan gerakan Sadrist yang dipimpin oleh Muqtada al-Sadr di sisi lain. Al-Sadr memenangkan pemilihan umum dan koalisi terbesarnya tidak dapat membentuk pemerintahan, karena persyaratan bahwa calon presiden harus memperoleh suara dua pertiga dari kursi parlemen. Hal ini ingin dicegah oleh Kerangka Kerja Koordinasi, yang kemudian mendorong pemimpin gerakan Sadrist untuk mengumumkan pengunduran diri wakilnya diikuti dengan penarikan diri dari proses politik. Akibatnya, para pendukungnya turun ke jalan dan konflik antara mereka dan para pendukung Kerangka Koordinasi dimulai yang kadang-kadang melibatkan konfrontasi bersenjata. Setelah itu Muqtada al-Sadr mengumumkan berakhirnya demonstrasi dan meninggalkan kehidupan politik secara permanen.

Setelahnya, Kerangka Koordinasi dengan ngotot ingin mengadakan sesi parlemen, dan mencapai apa yang mereka inginkan. Kepala negara terpilih, menyetujui kandidat kerangka kerja untuk mengambil alih portofolio menteri, meskipun sembilan rudal telah dijatuhkan sebelum sesi parlemen bersidang yang menargetkan Zona Hijau. Sel Media Keamanan mengkonfirmasi jatuhnya rudal itu di dekat Kantor Perdana Menteri dan Bandara Al-Muthanna.

Dari uraian di atas, jelas bahwa tidak ada yang baru dan kita masih melihat orang-orang yang sama yang telah mendominasi panggung politik Irak sejak tahun 2003. Tindakan mereka ditutupi oleh korupsi, dan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan mencuri kekayaan negara, terutama dengan diamnya pemimpin gerakan Sadrist, yang sangat menentang Muhammad Syiah al-Sudani menjadi perdana menteri. Jadi, sekarang kita dihadapkan pada tiga skenario: pertama memuaskan al-Sadr dengan imbalan kursi menteri utama, kedua terjadinya eskalasi dan kembalinya para pendukungnya turun ke jalan bahkan tanpa pernyataan darinya, atau terbentuknya aliansi al-Sadr dengan koalisi lain di pihak oposisi, yang akan melemahkan peran pemerintah, yang mengarah ke pemilihan dini lainnya.

Wahai Muslim di Irak:

Penderitaan dan tragedi Anda tidak dapat diakhiri dengan terbentuknya pemerintahan dari partai mana pun, selama adanya sistem demokrasi korup yang telah disumpah untuk dipertahankan oleh kepala negara, dan selama Anda diatur oleh konstitusi yang dirancang oleh penjajah yang telah mengikat leher Anda dengan para politisi sampah ini yang tidak mematuhi pakta kekerabatan atau perjanjian perlindungan apa pun terhadap Anda.

Jadi biarkan mereka bergulat untuk mendapatkan kekuasaan dan saling mencakar. Perkuat kehendakmu dan satukan untuk bekerja pada perubahan radikal, dengan mencabut sistem yang rusak bersama tuan dan antek-anteknya, dan bekerja untuk membangun sistem yang berasal dari agamamu yaitu sistem yang telah diterima Allah untukmu dan di dalamnya terdapat martabat dan kehormatanmu; Sistem Khilafah yang berjalan di atas manhaj Kenabian:

(لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ)
“Sungguh, Kami benar-benar telah menurunkan kepadamu sebuah Kitab (Al-Qur’an) yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Apakah kamu tidak mengerti?” [TQS Al-Anbya: 21-10].

Kantor Media Hizbut Tahrir di Wilayah Irak