Megawati Sebut Rezim Jokowi Lebih Buruk dari Orde Baru, Siyasah Institute: Buruk Rupa Cermin Dibelah
Mediaumat.info – Kritik Megawati terhadap rezim yang ada sekarang dengan mengatakan rezim sekarang lebih buruk daripada Orde Baru dinilai Direktur Siyasah Institute Iwan Januar sesuai dengan pepatah “buruk muka cermin dibelah”.
“Apa yang disampaikan oleh Megawati satu hal yang sebetulnya juga “buruk muka cermin dibelah” begitu,” ujarnya dalam Catatan Peradaban: Rezim Sekarang Seperti Orde Baru? Di kanal YouTube Peradaban Islam ID, Jumat (1/12/2023).
Iwan mengungkapkan, bagaimanapun Jokowi yang terpilih dua periode itu merupakan orang dari partainya Megawati yakni PDIP. Megawati telah memberikan sokongan dan juga mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk menaikkan Jokowi ke tampuk kekuasaan, diawali dengan menjadi Wali Kota Solo, kemudian menjadi Gubernur Jakarta dan sampai ke RI-1.
Menurut Iwan, rezim saat ini bisa lebih buruk dari masa Orde Baru dikarenakan mesin politiknya Megawati dan PDIP. Megawati seperti ingin melempar kesalahan hanya pada Jokowi. Sementara bisa dilihat di DPR yang berkuasa adalah koalisi PDIP. Ketua DPR juga Puan Maharani, menteri-menteri juga banyak dari PDIP dan di daerah juga tidak sedikit kepala daerah yang juga berasal dari PDIP.
Iwan mengatakan, bicara dari sisi kuantitas dan kualitas, yang terjadi sekarang memang betul lebih buruk, power otoriter, dan represif, dibandingkan apa yang terjadi di masa Orde Baru.
Ia membeberkan, Presiden Soeharto saja butuh waktu sampai sekian puluh tahun untuk menaikkan anaknya Tutut menjadi Menteri Sosial. Dan saat itu tidak ada satu pun anaknya yang jadi kepala daerah meskipun semua kepala daerah yakni gubernur, bupati dan wali kota didrop dari pusat.
Selain itu sikap represif rezim saat ini terlihat dalam penerbitan Perpu Ormas yang sangat cepat sekali. Dengan alasan kepentingan yang mendesak dan darurat, kemudian melompati undang-undang tentang ormas yang sudah ada. Imbasnya kepada HTI dan juga FPI yang kemudian dibubarkan. Hal ini juga tidak pernah terjadi pada masa Presiden SBY.[] Agung Sumartono
