Lebih Berpihak Kepada Investor Asing, Forum Doktor Muslim Tolak UU Cipta Kerja

 Lebih Berpihak Kepada Investor Asing, Forum Doktor Muslim Tolak UU Cipta Kerja

Mediaumat.news – Dianggap lebih berpihak kepada investor asing, Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) dengan tegas menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami dari FDMPB bersama ini menyatakan sikap menyatakan menolak UU Cipta Kerja, karena dinilai lebih berpihak pada pemilik modal, termasuk investor asing, sementara di sisi lain memarjinalkan kepentingan kaum buruh, pekerja, masyarakat adat, kepentingan publik, cenderung mengorbankan lingkungan dan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam esensial,” tegas Sekjen FDMPB Dr. Faqih Syarif H., M.Si. membacakan pernyataan sikap FDMPB dalam Live Event – FGD Doktor Muslim – Menimbang Dampak UU Omnibus Law: Ipoleksosbudhankam, Sabtu (10/10/2020) di akun Youtube Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa.

Selain itu, menurut Faqih, UU Cipta Kerja juga berpotensi besar merampas hak rakyat atas tanah, lingkungan, dan sumber daya esensial, hak masyarakat adat, serta hak buruh dan pekerja. Yang pada akhirnya dikhawatirkan akan memicu konflik vertikal dan horizontal yang lebih luas.

UU Cipta Kerja juga dinilai FDMPB, semakin meneguhkan bahwa negara ini telah dikelola dengan pendekatan corporate state yang kepentingannya selalu berpihak kepada para oligarki politik dan ekonomi.

Forum Doktor Muslim ini juga menyeru kepada seluruh intelektual Muslim, selaku tokoh panutan di tengah masyarakat untuk terus memberikan penyadaran kepada masyarakat. “Bahwa pangkal dari munculnya berbagai  produk regulasi dan perundang-undangan yang merugikan kepentingan masyarakat adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme liberal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Faqih.

FDMPB juga menyeru kepada seluruh intelektual Muslim dan tokoh umat yang mempunyai kesadaran kritis untuk terus-menerus membangun opini publik, bahwa Islam adalah satu-satunya solusi yang terbaik untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna menuju negara Indonesia yang berdaulat.[] Joko Prasetyo

Share artikel ini:

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *