Krisis Dunia Bukan karena Kurangnya Pangan, Tapi Buruknya Distribusi

Mediaumat.id – Krisis pangan dunia yang diprediksi terjadi pada 2023 dinilai Pengamat Kebijakan Publik Dr. Erwin Permana bukan karena kurangnya pangan tapi buruknya distribusi.

“Krisis pangan dunia, bukan karena kurangnya persediaan makanan tetapi karena buruknya distribusi makanan,” tuturnya dalam acara Kajian Ekonomi Islam: Krisis Pangan Dunia, Kegagalan Kapitalisme Global, Sabtu (29/10/2022) melalui kanal YouTube Khilafah Channel Reborn.

Fakta menunjukkan, produk sereal di seluruh penjuru dunia dibanding jumlah populasi manusia selalu lebih besar. “Lahan tidak bertambah besar tapi manusia punya kemampuan berkreasi, memiliki kemampuan memproduksi dari satu menjadi sepuluh, sehingga dengan lahan yang sama manusia bisa memproduksi pangan jauh lebih besar,” terangnya.

Artinya, jelas Erwin, produksi sereal jauh lebih tinggi dibanding populasi manusia sehingga sebetulnya kebutuhan pangan semua populasi itu terpenuhi.

Meski demikian, Erwin memaparkan data yang mencengangkan. Jumlah makanan yang terbuang sekitar 1,3 miliar ton per tahun. Nilainya sekitar 1 triliun US$. Di sisi lain banyak orang kelaparan.

“Karena itu problemnya distribusi yakni tidak adanya distribusi bahan makanan dari satu lokasi kepada lokasi yang lain. Makanan tertumpuk pada satu teritorial tertentu, pada satu negara tertentu, negara-negara maju di Amerika dan juga negara-negara di Eropa. Tidak terdistribusikan ke negara-negara yang mengalami kelaparan seperti negara-negara di Afrika misalnya, sehingga di Afrika kelaparan sedang di Eropa dan Amerika obesitas,” urainya.

Erwin mengatakan, ada orang-orang yang sangat kelaparan dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi yang lain ada orang yang obesitas dengan jumlah yang sangat besar.

“Jadi kalau misalnya ada satu miliar orang yang kelaparan, ada juga satu miliar orang yang kelebihan berat badan. Berdasarkan data di seluruh penjuru dunia ada 1,46 miliar obesitas, dan 850 juta orang mengalami kelaparan,” ungkapnya.

Menurut Erwin, setiap menit ada 11 orang meninggal akibat kelaparan. “Kita mau bilang apa, ini semacam senjata pemusnah masal yang menciptakan kematian. Jadi kelaparan adalah senjata pemusnah masal,” tegasnya.

Erwin mengatakan, masalah pangan ini membawa dampak di berbagai bidang, politik, keamanan, ekonomi, sosial dan fisik teknis.

Solusi

Erwin mengatakan, dalam perspektif Islam yang namanya pangan itu harus berdaulat, tidak cukup hanya bertahan tapi juga berdaulat. Jadi aktif-positif, mandiri dalam hal pangan.

“Kemandirian pangan diupayakan dengan serangkaian penelitian, intensifikasi, ekstensifikasi pertanian secara maksimum sehingga kemandirian pangan itu dihasilkan, tidak bergantung pada negara lain,” ujarnya.

Kebergantungan pada negara lain, sambungnya, sama saja menggantungkan kedaulatan negara pada negara lain, mempersembahkan negara untuk dijajah oleh negara lain.

“Berdaulat secara pangan artinya terpenuhi kebutuhan dasar. Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233 dan at-Thalaq ayat 6 menjelaskan tentang ibu yang harus menyusui anaknya dan ayah yang harus mempersiapkan tempat tinggal bagi istri,” bebernya.

Paradigma politik pangan dalam Islam, jelas Erwin, berkaitan dengan indikator-indikator yang sangat mikro sampai pada level individu bayi sekalipun. “Jadi cukup dikatakan politik pangan itu gagal ketika ada satu bayi yang tidak menetek pada ibunya gegara ibunya bekerja misalnya,” ujarnya memberikan contoh.

Berkaitan dengan produksi, Erwin mengatakan, ada ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi meliputi menghidupkan tanah mati, larangan menelantarkan lahan pertanian selama tiga tahun, larangan menyewakan lahan pertanian. Sedangkan intensifikasi dilakukan dengan ramah lingkungan.

Termasuk dalam cakupan kedaulatan pangan adalah alokasi hasil yang memastikan semua orang terpenuhi kebutuhannya, kemudian konsumsi, distribusi merata kepada tiap-tiap individu anggota masyarakat, serta pengolahan pangan. “Penanggung jawab kedaulatan pangan sehingga terselenggara kedaulatan pangan ada tiga pihak yaitu rumah tangga, masyarakat dan negara,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun