Sebuah konferensi tingkat menteri bertajuk “Konferensi Internasional untuk Penyelesaian Damai Isu Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York antara tanggal 28 dan 29 Juli 2025. Sementara itu, pada tanggal 24 Juli 2025, Presiden Prancis Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina yang didemiliterisasi, dan sepenuhnya mengakui entitas Yahudi.

Kanada mengumumkan niatnya untuk mengakui negara Palestina pada pertemuan Majelis Umum PBB September mendatang. Sedangn Inggris mengancam akan mengakuinya jika entitas Yahudi tidak menghentikan perangnya di Gaza.

Amerika Serikat menolak berpartisipasi dalam konferensi tersebut, dan Presiden Trump menggambarkan pengakuan negara tersebut sebagai hadiah bagi Hamas. Menteri Luar Negerinya, Rubio mengatakan, “Amerika Serikat dengan tegas menolak rencana pengakuan negara Palestina di Majelis Umum PBB.”

Perlu dicatat bahwa proyek negara Palestina pada awalnya adalah proyek Amerika yang diluncurkan pada tahun 1959 untuk mendirikan negara Palestina di Tepi Barat dan Gaza bersama entitas Yahudi. Amerika mencoba menerapkannya selama pemerintahan Obama pada tahun 2009 dan 2013, tetapi tidak berhasil. Sebab entitas Yahudi menggagalkannya dengan memperluas permukiman di Tepi Barat, dan kemudian mengumumkan penolakannya terhadap proyek tersebut melalui Knesset. Dengan demikian, implementasinya praktis mustahil diwujudkan, dan Amerika sudah tidak lagi menyerukan implementasinya selama pemerintahan Trump.

Semua tahu bahwa ini adalah proyek yang memungkinkan entitas Yahudi merebut 80% wilayah Palestina dan mendirikan negara demiliterisasi yang melestarikan entitas Yahudi, seperti yang dilakukan Otoritas Palestina saat ini.

Seruan untuk konferensi tentang pembentukan negara Palestina ini muncul di tengah sikap memalukan negara-negara tersebut terhadap rakyat Gaza, yang sedang mengalami genosida, dan dalam upaya untuk mengeksploitasi isu ini. Prancis berusaha untuk tampil dan memperkuat posisinya di dunia internasional, karena Prancis adalah negara yang menyerukannya, meskipun menyadari bahwa implementasinya tidak mungkin (hizb-ut-tahrir.info, 1/8/2025).

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat