Kepuasan Publik Turun, Peneliti: Kinerja Pemerintah Memang Dinilai Buruk

Mediaumat.id – Hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf menurun, menunjukkan hasil kinerja pemerintah memang dinilai masyarakat makin memburuk.

“Hasil kinerja pemerintah dinilai makin memburuk oleh masyarakat,” ujar Peneliti Lembaga Riset SEM Institute dan juga Ahli Statistik IPB Kusman Sadik kepada Mediaumat.id, Senin (20/6/2022).

Ia mengatakan, hasil survei Litbang Kompas kali ini cukup menarik. Sebabnya, berbeda dengan survei beberapa lembaga lain yang menyebutkan kepuasan publik atas kinerja pemerintah justru meningkat.

Misal, Indopol yang telah merilis hasil surveinya pada 5 Maret 2022. “Menurut survei tersebut kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah meningkat,” ulasnya, seraya tetap melihat hasil survei Litbang Kompas itu lebih logis jika dikaitkan dengan problem ekonomi, penegakan hukum, dsb. saat ini.

Artinya masyarakat semakin tidak puas terhadap sikap, berikut kebijakan-kebijakan publik yang telah dikeluarkan pemerintah selama ini.

Diberitakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022.

Apalagi kata Kusman lebih lanjut, penurunan 6,8 persen secara keseluruhan untuk per bidang penurunannya ternyata lebih besar lagi. “Disebutkan di survei Kompas tersebut, bahwa penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen,” lansirnya.

“Itu artinya kondisi perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat saat ini (memang) semakin terpuruk,” tandasnya.

Sebutlah kenaikan harga minyak goreng dan berbagai kebutuhan pokok yang lain, tarif listrik dan BBM, serta makin menumpuknya utang, yang menurutnya mampu menggambarkan keterpurukan ekonomi dimaksud.

Ketimpangan Hukum

Sementara, sambung Kusman, penegakan hukum juga bermasalah. “Hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ungkapnya.

“Faktanya beberapa ulama dan aktivis Islam yang kritis telah dipenjara setelah dijerat dengan berbagai pasal karet yang terkesan sengaja dicari-cari salahnya. Sementara buzzer politik bebas menebar ucapan kebencian tanpa tersentuh hukum,” sesalnya.

Malah langkah pemerintah terbaru, perombakan (reshuffle) susunan kabinet untuk kesekian kalinya pada 15 Juni 2022, dinilai Kusman tidak bakalan mampu mendongkrak kepercayaan publik.

Hal demikian, kata Kusman, dikarenakan personal menteri maupun wakilnya yang baru diangkat, tidak memiliki rekam jejak yang menunjukkan kemampuan menyelesaikan problem yang sedang melilit negeri ini.

“Reshuffle yang kemarin dilakukan itu terlihat lebih pada kepentingan politik para elite menuju pilpres 2024,” nilainya.

Lebih makro lagi ia menegaskan, perombakan kabinet tersebut bersifat personal, sementara berbagai problem saat ini bersifat sistemik. “Sistemik karena berbagai problem yang mencengkeram negeri ini lebih diakibatkan oleh problem kebijakan neo-liberal yang cenderung pro-oligarki ketimbang pro-rakyat,” pungkasnya.[] Zainul Krian