Kemenkes Sebut Indonesia Darurat Kesehatan, IJM: Sependapat!
Mediaumat.id – Aktivis ’98 yang juga Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana sepakat dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyebut saat ini Indonesia darurat kesehatan.
“Saya sependapat sekali dengan apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan, termasuk juga Pak Budi Gunadi sebagai Menkes bahwa Indonesia itu berada dalam kondisi darurat kesehatan, itu clear memang,” ujarnya dalam acara Islamic Lawyers Forum (ILF) #13: Ada Apa dengan RUU Kesehatan, Ahad (25/6/2023) di kanal YouTube Rayah TV.
Mengutip data dari WHO tahun 2019, Agung mengatakan, kualitas kesehatan Indonesia itu rendah. Menurut data WHO tersebut, dilihat dari usia harapan hidup, termasuk kondisi sakit dan sehat masyarakat, serta kondisi bayi yang sehat, Indonesia mendapatkan angka 60,8, di bawah Vietnam yang secara ekonomi di bawah Indonesia. Apalagi jika dibandingkan negara-negara Eropa.
Agung menyebut, tenaga medis di negeri ini pun masih kurang. Mengutip data WHO tahun 2020, Jumlah dokter per seribu penduduk Indonesia berada di angka 0,62. Artinya tidak ada satu dokter per seribu penduduk, ini sangat kecil sekali. Dalam hal ini Indonesia kalah dengan Timor Leste, kalah dengan Filipina, dan India.
“Artinya Indonesia dalam kondisi merah terkait ketersediaan dokter,” tutur Agung.
Selain jumlah dokter yang masih kurang, Agung melihat, distribusi dokter ini juga tidak merata dan mengalami titik kritis. Sebab jumlah dokter dalam skala yang layak hanya banyak di Pulau Jawa. Sedangkan dibandingkan di daerah lain di luar Pulau Jawa, distribusi tenaga medis ini masih sangat timpang sekali, misalnya di Papua.
Di tengah kondisi tenaga kesehatan yang kurang, Agung mengaku, mendapatkan data yang cukup miris, bahwa anggaran untuk pendidikan tinggi kesehatan angkanya kecil dan flat (datar) saja. Di tahun 2023 angkanya sekitar 2,3 triliun dan di rancangan 2024 hanya naik sekitar 56 miliar.
“Angka ini kecil, kalau kita katakan untuk melahirkan dokter-dokter kita yang diharapkan bisa memenuhi kekurangan dokter tadi,” ucapnya.
Yang agak menyedihkan, kata Agung, rasio anggaran kesehatan terhadap belanja negara kurang lebih lima persen tahun 2022. “Mandatori lima persen itu saja akan dihilangkan dari RUU Kesehatan, ini kan tambah menyedihkan lagi,” pungkasnya.[] Agung Sumartono
