Pada tanggal 22 Mei, situs Fox News mempublikasikan judul berita utama bahwa “Pemerintahan Trump Menghentikan Program Visa Pelajar Harvard”. Artikel tersebut mengutip pernyataan Menteri Pendidikan, Kristi Noem, yang mengatakan: “Pemerintahan ini meminta pertanggungjawaban Harvard atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China di kampusnya untuk membantu menambah dana abadi mereka yang bernilai miliaran dolar. Harvard memiliki banyak kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Namun, Harvard menolaknya. Mereka telah kehilangan sertifikasi Program Mahasiswa dan Pertukaran Pengunjung sebagai akibat dari kegagalan mereka untuk mematuhi hukum. Biarlah ini menjadi peringatan bagi semua universitas dan lembaga akademis di seluruh negeri … Merupakan suatu keistimewaan, bukan hak, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari biaya kuliah yang lebih tinggi.”

**** **** ****

Ini adalah peringatan yang berbahaya, sebab dengan peringatan ini, artinya bahwa universitas bergengsi yang masuk dalam Peringkat Liga Ivy, mungkin tidak akan menerima mahasiswa asing tahun ajaran berikutnya, dan bahkan mahasiswa yang sekarang terdaftar akan kehilangan hak mereka untuk tetap tinggal di AS kecuali mereka pindah ke universitas lain sebelum tahun ajaran baru dimulai! Menteri Pendidikan menyatakan alasannya dalam surat kepada universitas: “Sebagai akibat dari penolakan Anda yang telanjang untuk memenuhi berbagai permintaan guna memberikan informasi penting kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri, dengan tetap melestarikan lingkungan kampus yang tidak aman yang memusuhi mahasiswa Yahudi, mempromosikan retorika pro-Hamas, dan menggunakan kebijakan ‘keberagaman, kesetaraan, dan inklusi’ yang rasis, Anda telah kehilangan hak istimewa ini.”

Harvard mengajukan gugatan hukum dengan mengklaim bahwa tindakan Trump tidak konstitusional dan hakim federal menangguhkan larangan visa hingga kasusnya diputuskan, tetapi Departemen Keamanan Dalam Negeri menanggapinya dengan mengatakan: “Putusan hari ini menunda keadilan dan berusaha menghalangi kewenangan Presiden yang diberikan secara konstitusional.” Ia menambahkan bahwa pemerintahan Trump berkomitmen untuk “memulihkan integritas sistem visa pelajar kami, dan kami berharap pengadilan yang lebih tinggi akan membenarkan kami dalam masalah ini. Hukum, fakta, dan akal sehat ada di pihak kami.” Lebih jauh, Trump berusaha untuk menghapus status ‘bebas pajak’ universitas yang akan menambah tekanan keuangan setelah pembekuan dana federal sebesar 2,2 miliar dolar bulan lalu untuk Harvard.

Sementara itu, Barbara R. Snyder, Presiden Asosiasi Universitas Amerika, mengecam serangan terbaru pemerintahan Trump terhadap pendidikan tinggi yang kental tujuan politik, dengan mengatakan: “Keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah gangguan yang kejam dan tidak beralasan terhadap kehidupan dan pendidikan para mahasiswa berbakat yang energi dan kreativitasnya sangat bermanfaat bagi negara kita … Pada akhirnya, masa depan negara kita—kepemimpinannya dalam sains dan inovasi, serta kemakmurannya—lah yang terancam oleh kesalahan yang tidak dapat dibenarkan ini.”

Serangan-serangan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump terhadap Harvard merupakan bagian dari serangan yang lebih luas terhadap universitas-universitas untuk mencabut independensi mereka dari kendali politik yang telah lama terbentuk dan mengakar. Serangan-serangan Trump terhadap mereka belum pernah terjadi sebelumnya sejak pembersihan yang dilakukan McCarthy terhadap para tersangka komunis pada tahun 1950-an. Namun, ancaman saat itu adalah negara adikuasa, Uni Soviet, yang merupakan pesaing sejati AS dan yang ideologinya berkonfrontasi dengan ideologi kapitalis di seluruh dunia! Jadi, ancaman baru apa yang menyebabkan Trump menjadi begitu agresif? Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikannya: “Pemerintahan ini meminta pertanggungjawaban Harvard atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China di kampusnya.” Apakah tuduhan-tuduhan ini memiliki validitas?

Yang pasti lobi Zionis (baik Yahudi dan yang lebih penting lagi Kristen evangelis) dan dukungan finansial yang besar dari Miriam Adelson kepada Trump telah memotivasinya untuk secara langsung menghentikan protes terhadap genosida di Gaza yang terjadi di kampus-kampus universitas AS, tetapi bagaimana dengan China? Pendanaan asing untuk universitas-universitas AS telah lama menimbulkan kecurigaan, dan upaya China untuk mendapatkan pengaruh politik melalui hubungan finansialnya dengan lembaga-lembaga AS telah dilaporkan dari waktu ke waktu selama dekade terakhir. Mantan Profesor Harvard Charles Lieber dihukum pada tahun 2021 karena berbohong tentang hubungannya dengan China. Pada tahun 2023, Institut Hudson menerbitkan sebuah laporan berjudul: “Kampanye Partai Komunis China di Kampus-kampus Universitas.”

Terlepas dari poin-poin pertentangan ini, serangannya melawan Harvard dan juga banyak universitas lainnya sebenarnya hanyalah bagian dari perang saudara yang lebih luas yang melanda Amerika saat ini karena Trump berusaha menghancurkan pengaruh negara dalam negara (deep state) dari oposisi politik terhadap programnya untuk “membuat Amerika hebat kembali” di mana pun itu terjadi. Oleh karena itu, serangannya terhadap lembaga pemerintah federal dan pendanaannya, yang dipimpin oleh Departemen Efisiensi Pemerintah yang didirikannya pada bulan Januari dengan Elon Musk sebagai pemimpinnya.

Perebutan kekuasaan di dalam departemen pemerintah, badan legislatif di Kongres, dan pengadilan di tingkat pemerintah dan negara bagian kini meluas hingga mencakup pendidikan tinggi. Lalu, siapa yang berwenang menentukan akhir dan hasil dari konflik ini? [] Dr. Abdullah Robin

Sumber: hizb-ut-tahrir.ino, 27/5/2025.

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat