Kasus Raja Ampat Mengonfirmasi Ada Konflik Multikepentingan

MediaUmat – Polemik kasus tambang di Raja Ampat menurut Direktur Pamong Institute Wahyudi al-Maroky mengonfirmasi adanya konflik multikepentingan yang terjadi.

“Kasus tambang di Raja Ampat maupun daerah lain itu mengkonfirmasi adanya konflik multikepentingan,” ujarnya kepada media-umat,com,  Ahad (15/6/2025).

Setidaknya, sebut Wahyudi, ada kepentingan konglomerat, ada kepentingan pejabat, ada kepentingan rakyat, dan kepentingan lingkungan hidupnya.

Bagi konglomerat, kata Wahyudi, tentu lebih dominan kepentingan cuan atau pengembangan bisnisnya, insfrastruktur yang sebesar-besarnya dibandingkan urusan hubungan dengan masyarakat. Sementara untuk pejabat, tentu memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan atau jabatannya. Sebab untuk menduduki kursi jabatan itu, tentu perlu biaya yang mahal karena melalui pesta demokrasi yang mahal juga.

“Di sinilah titik kepentingan itu bertemu antara kepentingan konglomerat dan pejabat. Sehingga pertimbangan kepentingan lingkungan dan rakyat itu bisa dikalahkan demi kepentingan pejabat dan konglomeratnya,” ujar Wahyudi.

Kuatnya Pengaruh Oligarki

Wahyudi mengatakan, keterlibatan para pejabat dalam bisnis tambang, itu terjadi karena begitu kuatnya pengaruh oligarki dalam sistem demokrasi. Oligarki menunggangi negara untuk kepentingan bisnisnya dengan memanfaatkan institusi negara. Ini yang paling penting, karena institusi negara itu dikelola aparaturnya. Maka aparat negara itu juga yang membuat aturan, kebijakan sehingga melindungi kepentingan para pebisnis itu.

Bahkan, sebut Wahyudi, para pejabat sangat sulit menghindari, karena mereka memiliki utang budi kepada para konglomerat itu. Ketika mereka meraih kursi jabatannya itu, baik DPRD baik DPR baik kepala daerah, maupun presiden, itu melalui pesta demokrasi yang mahal, yang memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Sehingga, lanjutnya, banyak investor politik itu yang ikut membiayai atau membantu atau menyumbang. Celakanya banyak investor politik itu dari lingkungan tambang. Sehingga ketika mereka sudah memberikan investasi politiknya tentu ketika sudah duduk di kursinya,  para pejabat itu juga harus balas budi dan balas jasa.

“Bahkan demi menjaga kursi kekuasaannya, mereka juga harus siap-siap mengumpulkan dana untuk pesta demokrasi berikutnya. Karena setiap 5 tahun akan ada pemilu dan para pejabat itu mereka untuk bisa duduk dan menjaga kekuasaannya tentu butuh biaya lagi dan bertemulah kepentingan para oligarki dan pejabat yang terus terjalin relasi yang simbiosis mutualisme (saling menguntungkan antara oligarki dan para pejabat itu) untuk terus mengamankan bisnisnya bagi oligarki agar aman,” paparnya.

Budaya transaksional ini, menurutnya, makin marak dan menjadikan kekuasaan itu sebagai alat untuk memperkaya diri, meraih keuntungan dan oligarki yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Akhirnya bertemu dengan para aparat, para politisi yang ingin mempertahankan kursinya. Akhirnya bukan untuk melayani dan mensejahterakan rakyat tapi untuk menjaga bisnis mereka.

Menurut Wahyudi, untuk mengatasi kasus seperti di Raja Ampat ini, secara praktis sangatlah sulit bahkan sangat-sangat sulit sekali jika masih menggunakan sistem seperti yang diterapkan sekarang ini. Bahkan kalau boleh bilang nyaris tidak memungkinkan untuk bisa diatasi dengan cepat jika tidak ada perubahan sistem dan aparatnya yang radikal ataupun yang langsung secara menyeluruh.

“Alasannya para oligarki dalam sistem demokrasi ini, mereka menunggangi para aparatnya baik di legislatif, yudikatif, maupun eksekutif untuk membuat hukum dan aturan undang-undang yang melindungi kepentingan bisnis mereka,” tandasnya.[] Rasman

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat