Mediaumat.id – Berangkat dari peristiwa/kerusuhan di PT GNI Morowali Utara yang menewaskan 1 orang pekerja lokal dan 1 orang pekerja Cina, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengatakan Morowali Utara sudah seperti negara dalam negara.
“Ini kejahatan yang paling luar biasa. Makanya saya bilang negara dalam negara,” tuturnya dalam acara Sarita – TKA China, Jumhur Hidayat: Morowali Utara seperti Negara dalam Negara, Jumat (20/1/2023) di kanal YouTube Realita TV.
Ia menyampaikan demikian, karena adanya diskriminasi terhadap pekerja lokal. Ia mencontohkan “Bu Sarita kerja manggul karung digaji 5 juta, si fulan (TKA) manggul karung digaji 20 juta, itu kejahatan diskriminasi, di situ terjadi. Apalagi makan di tempat yang kumuh sementara yang lain tidak. Itu terjadi!” ungkap Jumhur.
Selain itu, menurutnya negara juga mem-backing mereka, mem-backing investor-investor sehingga peraturan diubah, ketenagakerjaan diubah bahkan dilanggar-langgar. Jadi yang mem-backing itu resmi,” jelasnya.
“Misalnya wajib berbahasa Indonesia, –wah nggak bisa dong kalau begitu orang masuk– ya udah kalau begitu ubah aturannya, itu kan backing,” tegas Jumhur.
Karena itu, jika ada tim gabungan pencari fakta (TGPF) terkait isu-isu ketenagakerjaan, Jumhur mengatakan KSPSI siap untuk menjadi salah satu anggotanya. Bahkan, jika pemerintah tidak membuat TGPF tetapi membolehkan KSPSI investigasi, KSPSI siap membiayai untuk membuat TGPF.
Menanggapi rumor yang beredar membandingkan dengan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri yang seolah-olah disambut, menurut Jumhur itu karena yang meminta tenaga kerja bukan pemerintahnya tetapi rakyatnya.
“Apa betul rakyat Indonesia minta-minta, ngemis-ngemis TKA itu datang ke Indonesia? Enggak ada itu,” ungkapnya.
Karena itu, ketegangan yang terjadi harus direduksi tidak boleh sampai lebih parah. Tapi menurut Jumhur pemerintah harus menunjukkan keadilan terhadap kejadian-kejadian tersebut.
Menurutnya jangan sampai menyalahkan korban, bahaya. Padahal kebijakannya yang amburadul.
“Pemerintah kita yang ada di Istana dan DPR tidak melakukan kebijakan yang berbasis pada sains dan ilmu pengetahuan, tapi policy yang berbasis bisik-bisik, bisik-bisik itu adalah interest yang akhirnya jadi kebijakan, akhirnya amburadul,” pungkasnya.[] Ade Sunandar