Mediaumat.info – Ketua Umum Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Siddiq Robbani menyatakan tuntutan yang disampaikan mahasiswa perlu dianalisis lebih mendalam, sebab permasalahan akan terus muncul apabila masih memakai sistem kapitalisme-demokrasi.

“Nah, justru tuntutan teman-teman ini akan bisa diwujudkan, misalnya tuntutannya seperti pendidikan gratis, hilangnya oligarki lewat aktivitas mendongkleng PSN, terus kesejahteraan dosen dengan membayar tukin, ini kan semua masalah kalau dianalisis lebih mendalam, itu adalah permasalahan yang akan terus muncul kalau misalnya sistem yang dipakai adalah sistem kapitalisme-demokrasi,” tuturnya dalam Fokus: Indonesia Gelap, Ahad (23/2/2025) di kanal YouTube UIY Official.

Menurutnya, sistem kapitalisme-demokrasi yang menyebabkan negeri ini kesulitan mendapatkan penerimaan APBN.

“Menyebabkan Pak Prabowo sejak awal pemerintahannya harus ke luar negeri mencari dan meminta dana di luar negeri, sampai akhirnya tidak dapat dan akhirnya mengeluarkan kebijakan peningkatan PPN 12 persen yang akhirnya tidak berhasil digolkan. Lalu, beliau membuat kebijakan efisiensi anggaran yang justru membuat makin runyam pelayanan publik, seperti mahasiswa terancam untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih mahal, hingga aksi karena UKT naik,” kritiknya.

Ia menyebut, sumber semua tuntutan mahasiswa adalah anggaran negara kurang. Apabila dilihat secara sistemik, anggaran negara yang kurang karena penerapan sistem kapitalisme-demokrasi yang melegalkan privatisasi kepemilikan umum.

“Kekayaan yang seharusnya bisa dikelola menjadi pemasukan negara yang besar, justru diserahkan kepada privatisasi asing, privatisasi individu, atau privatisasi pengusaha,” pungkasnya.[] Novita Ratnasari

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat