Jembatan Karameh: Antara Kemacetan, Korupsi, dan Kelas VIP

Di tengah ambisi negara-negara kawasan di sekitar tanah Palestina yang diberkahi untuk mencekik rakyatnya, menindas mereka, memaksa mereka meninggalkan tanahnya, dan lalu menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi, maka jembatan Karameh merupakan jalur kehidupan utama bagi rakyat Palestina untuk terhubung dengan dunia luar. Namun, penyeberangan ini, yang seharusnya menjadi sarana transportasi, justru ia menjadi sumber penderitaan sehari-hari bagi para pelancong, terutama di sisi Yordania, di mana faktor-faktor kemanusiaan, administratif, dan politik saling bersinggungan dan menciptakan pemandangan yang sangat kejam.

Kantor Media Hizbut Tahrir Yordania melalui pernyataan persnya menjelaskan: “Perjalanan melintasi jembatan dari kedua arah dapat berlangsung berjam-jam, terkadang lebih dari sepuluh jam, dalam kondisi yang bahkan tidak menyediakan layanan kemanusiaan paling mendasar sekalipun. Lansia, orang sakit, dan perempuan menderita dua kali lipat, karena tidak ada cukup kursi dan tidak ada ruang tunggu yang nyaman. Sementara itu, panas yang menyengat di musim panas dan dingin yang menusuk di musim dingin semakin memperburuk pengalaman mereka yang menyeberang.”

“Yang memperburuk keadaan adalah otoritas Yordania baru-baru ini memperkenalkan sistem pra-pemesanan melalui agen perjalanan tertentu, yang konon bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan mengatur lalu lintas. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sistem ini telah berubah menjadi sarana monopoli, korupsi, dan pemerasan terhadap mereka yang bepergian. Sulit bagi yang bepergian untuk biasa mendapatkan reservasi terlebih dahulu, yang telah membuka pintu bagi pasar gelap dan calo tiket, yang seringkali merupakan pejabat pemerintah, terutama mereka yang bekerja di jembatan itu sendiri. Mereka yang bepergian mengeluh bahwa para calo yang bekerja sama dengan beberapa agen dengan membeli tiket lalu menjualnya dengan harga dua kali lipat. Praktik ini telah menjadi beban tambahan bagi keluarga-keluarga Palestina, yang terpaksa membayar mahal untuk reservasi mendesak. Hal ini mengungkap konspirasi yang direncanakan dan membuka peluang korupsi dan pemerasan. Hal ini juga menyoroti keterlibatan rezim Yordania dengan entitas Yahudi dalam kampanyenya untuk mengusir paksa warga Palestina dan melarikan diri dari perjalanan mengerikan ke dan dari tanah yang diberkahi,” lanjutnya.

“Selain pasar gelap, sistem VIP memperkuat kondisi diskriminasi yang nyata. Dengan biaya tinggi, yang bisa melebihi 150 dinar per orang, maka ia yang bepergian menerima perlakuan khusus, termasuk menghindari antrean, prosedur yang dipersingkat, dan transportasi dengan bus ber-AC. Layanan ini telah mengubah transportasi menjadi perjuangan kelas; mereka yang kaya berlalu dengan cepat, sementara mereka yang tidak mampu tetap terjebak dalam antrean panjang. Mereka yang diuntungkan dari layanan ini sebagian besar adalah pejabat Yordania yang bekerja sama dengan orang Yahudi untuk mengeksploitasi masyarakat, menjarah kekayaan mereka, dan membaginya,” tambahnya.

“Masalahnya tidak terbatas pada kemacetan dan korupsi, tetapi meluas ke dimensi psikologis dan politik yang lebih dalam. Penderitaan di jembatan tersebut ditafsirkan oleh warga Palestina sebagai penghinaan sistematis, sebuah pesan tidak langsung bahwa pergerakan mereka tidaklah bebas, dan perjalanan mereka bergantung pada kemampuan finansial atau kesabaran mereka dalam menghadapi penderitaan yang berkepanjangan. Jadi, bukannya berfungsi sebagai jembatan penghubung, justru jembatan tersebut telah menjadi simbol hilangnya kehormatan dan ketimpangan sosial,” tegasnya.

“Siapa pun yang mengamati kondisi jembatan itu akan melihat ringkasan konspirasi yang direncanakan oleh kaum Yahudi dan alat pelaksananya: Otoritas Palestina dan rezim Yordania, dengan tujuan menindas dan memeras rakyat Palestina, serta melemahkan tekad dan keteguhan mereka, hingga mereka terpaksa melarikan diri dari tanah yang diberkahi itu, sehingga tanah yang diberkahi itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Rezim Yordania tetap menjadi penjaga setia mereka di sepanjang perbatasan terpanjang, sementara Otoritas Palestina terus bertindak sebagai mata-mata dan lengan keamanan bagi orang-orang Yahudi terhadap warga Palestina yang tersisa,” pungkasnya (alraiah.net, 10/9/2025).

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat

Share artikel ini: