JATAM Bongkar Politik Sesat Transisi Energi di Balik Megaproyek Panas Bumi

MediaUmat – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) membongkar apa yang mereka sebut sebagai politik sesat transisi energi di balik megaproyek panas bumi yang selama ini dipromosikan pemerintah sebagai bagian dari pembangunan hijau. Temuan tersebut disampaikan dalam peluncuran laporan Ekstraktivisme Hijau: Panas Bumi dan Kolonialisme Energi Global, yang digelar Kamis (29/1/2026) di Jakarta.

“Transisi energi kini seolah-olah menjadi kitab suci utama bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai agenda pembangunan, yang kemudian diberi embel-embel hijau,” sebut JATAM dalam siaran persnya.

Peluncuran laporan tersebut dikemas sebagai ruang publik yang memadukan diskusi kritis, pameran foto, dan temu komunitas. JATAM menegaskan acara ini tidak sekadar seremoni, melainkan upaya menghadirkan suara warga terdampak sekaligus menantang narasi resmi negara yang menempatkan panas bumi sebagai energi bersih tanpa cela.

“Seluruh rangkaian acara ini menegaskan satu pesan utama yaitu transisi energi tidak boleh direduksi menjadi urusan teknologi dan investasi semata, melainkan harus dipersoalkan sebagai arena politik yang menentukan siapa yang dilindungi, siapa yang dikorbankan, dan masa depan ruang hidup siapa yang sedang dipertaruhkan,” bebernya

Dalam diskusi publik bertajuk Membongkar Politik Transisi Energi, JATAM menilai narasi energi hijau telah diproduksi secara politis untuk melegitimasi proyek-proyek ekstraktif baru. Proyek panas bumi dinilai tidak mengubah watak pembangunan, melainkan mereproduksi praktik ekstraksi lama dalam kemasan hijau.

“Narasi energi hijau terbukti telah sengaja diproduksi dan dipolitisasi untuk melegitimasi proyek-proyek ekstraktif baru, termasuk panas bumi,” tegas JATAM.

Berdasarkan laporan tersebut, JATAM mencatat sedikitnya terdapat 64 Wilayah Kerja Panas Bumi dengan total luasan sekitar 3,9 juta hektare. Wilayah-wilayah ini sebagian besar berada di kawasan hutan, ruang hidup masyarakat, wilayah adat, serta daerah rawan bencana, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan rakyat.

“Luasan ini sebagian besar berada di wilayah hutan, ruang hidup masyarakat, kawasan adat, serta daerah rawan bencana, sehingga proyek panas bumi tersebut menjelma ancaman serius bagi keselamatan rakyat dan keberlanjutan ruang hidup warga,” ungkapnya.

JATAM juga menyoroti posisi Indonesia dalam kerangka kolonialisme energi global, yang menempatkan negara sebagai pemasok energi hijau bagi dunia. Skema pendanaan internasional dan kerja sama iklim dinilai mendorong percepatan proyek panas bumi tanpa memastikan perlindungan hak masyarakat terdampak.

“Risiko sosial dan ekologis dibebankan kepada warga lokal, sementara manfaat ekonomi dan klaim keberhasilan transisi energi dinikmati oleh negara dan pasar global,” jelasnya.

Lebih jauh, laporan JATAM menegaskan, negara tidak bersikap netral dalam proyek transisi energi. Negara justru berperan aktif memuluskan ekspansi panas bumi melalui regulasi, kebijakan, hingga penggunaan aparat terhadap warga penolak proyek.

“Negara bekerja sebagai penjamin kepentingan investasi dengan mengorbankan keselamatan rakyat dan keberlanjutan ekologi,” bebernya.

Dampak konkret proyek panas bumi, menurut JATAM, terlihat jelas di berbagai wilayah operasi. Kasus kebocoran gas hidrogen sulfida di Sorik Marapi, Mandailing Natal, serta semburan lumpur panas dan pencemaran di Mataloko dan Ulumbu, Flores, disebut sebagai bukti nyata bahaya proyek tersebut.

“Di Sorik Marapi, Mandailing Natal, kebocoran gas hidrogen sulfida menyebabkan kematian warga dan puluhan korban dengan gangguan kesehatan serius,” tuturnya.

JATAM juga menyoroti dampak berlapis terhadap perempuan akibat proyek transisi energi. Perempuan dinilai menanggung beban sosial, ekonomi, dan kesehatan yang semakin berat akibat rusaknya sumber air, menurunnya produksi pangan, serta kriminalisasi saat berada di garis depan perlawanan.

“Politik transisi energi adalah politik maskulin yang mengabaikan partisipasi dan suara perempuan, hak hidup perempuan, kerja perempuan, dan pengetahuan perempuan,” bebernya.

JATAM menegaskan bahwa proyek panas bumi dalam kerangka transisi energi saat ini hanyalah pergeseran bisnis ekstraktif dari energi fosil ke ekstraktivisme hijau. Selama paradigma pembangunan tidak diubah, transisi energi dinilai hanya akan melahirkan korban-korban baru.

“Selama paradigma tersebut tidak diubah, proyek transisi energi panas bumi hanya akan menciptakan korban baru,” tandasnya[] Lukman Indra Bayu

Dapatkan update berita terbaru melalui saluran Whatsapp Mediaumat